SDI dan BPS Melaksanakan Focus Group Discussion Membahas Lanjutan Penyusunan Daftar Data Prioritas Statistik 2022

DATA.GO.ID, BOGOR - Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia terkait dengan penentuan data prioritas maka menindaklanjuti rangkaian kegiatan dari Usulan Data Prioritas oleh walidata maka pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 telah dilangsungkan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Lanjutan Penyusunan Daftar Data Prioritas Statistik dan Strategi Pemeriksaan Data Prioritas Tahun 2022. 

Rapat dipimpin oleh Wahyu Andrianto selaku Manager Perencanaan, Analisa dan Pemanfaatan Data, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat yang beragendakan pembahasan mekanisme dan proses untuk usulan penetapan data prioritas dari Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga nantinya untuk digunakan kebutuhan interoperabilitas data dengan menggunakan SDMX dan juga melalui kompilasi dengan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

BPS menyambut dan mendukung kegiatan rapat ini dengan baik. BPS melakukan penyusunan petunjuk teknis pemeriksaan data prioritas yang nantinya akan dikeluarkan berupa peraturan badan dan data prioritas mesti sesuai dengan kebutuhan pengguna datanya.

Satu Data Indonesia (SDI) akan mendukung proses pemeriksaan data spasial baik secara manual maupun melalui sistem Katalog Data SDI sehingga dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut kepada seluruh Walidata terkait pengumpulan Data Prioritas 2022.

Pada penghujung acara terangkum empat poin kesimpulan:

(1) Daftar Data Prioritas telah dibahas dan siap untuk dijadikan lampiran SK Penetapan Data Prioritas,
(2) Surat Keputsan Penetapan Data Prioritas recananaya akan ditetapkan akhir Juni 2022,
(3) Draft Naskah Hukum SK telah mengakomodir regulasi terkait dan telah disepakati formatnya bersama Pembina Data, dan
(4) Fitur Pemeriksaan Data Prioritas akan diakomodir dalam Sistem Katalog Data yang akan dibangun oleh SDI, dengan kerjasama bersama Pembina Data.

------

Tim Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas