Dukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat Rencanakan Integrasi Data Dana Bantuan Pemerintah

DATA.GO.ID, JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020 masih meninggalkan dampak di segala sektor, tidak terkecuali pada sektor ekonomi dan kesehatan. Sebagai salah satu upaya Pemulihan Ekonomi Nasional dalam menangani dampak Covid-19, pemerintah menyalurkan dana bantuan pemerintah kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk disalurkan kepada pihak terdampak pandemi.

Namun pada pelaksanaannya, pengelolaan dana bantuan pemerintah tidak beroperasi secara optimal karena data yang digunakan sebagai acuan saling tumpang tindih , berakibat pada kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sehingga memerlukan  penambahan sumber daya manusia dan waktu untuk melakukan pembenahan  data secara manual.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat 2021 dengan berfokus pada Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi pada Senin, 1 Maret 2021.

Hal ini selaras dengan fokus utama Peta Rencana Satu Data Indonesia tahun 2021, menyelenggarakan Satu Data Indonesia secara kolaboratif, terintegrasi, dan menyeluruh dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah terintegrasi sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang sejalan dengan Kebijakan Satu Data Indonesia.

Pertemuan yang disiarkan secara daring melalui zoom dihadiri oleh delapan kementerian/lembaga anggota Kelompok Kerja Satu Data Indonesia, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, BPS, BIG, dan BSSN, Walidata dan penyelenggara data di kementerian/lembaga terkait, serta menyertakan mitra kerja yang melakukan sharing wawasan praktik baik pengelolaan data terintegrasi, yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan PT Telekomunikasi Indonesia.

Taufik Hanafi, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menyebutkan setidaknya terdapat empat tantangan utama integrasi Data Dana Bantuan Pemerintah. 

“Pertama, data kurang mutakhir dan lengkap karena absennya standarisasi data. Kedua, Data penerima bantuan yang masih tumpang tindih mengakibatkan minimnya akurasi dalam menentukan sasaran penerima bantuan. Selain itu, mekanisme verifikasi dan validasi data yang belum terkelola dengan baik bisa menghasilkan data yang terduplikasi. Tantangan terakhir, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk komputasi dan analisa data sehingga masih ditemukan data yang tidak padan.” Jelas Taufik

Melalui Forum Satu Data Indonesia, seluruh pemangku kepentingan memiliki ruang untuk menyampaikan rekomendasi dan usulan terkait penyelesaian permasalahan sesuai mekanisme yang termaktub pada Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Tiga rencana langkah percepatan yang dicanangkan antara lain; melakukan identifikasi data Program Bantuan Pemerintah/ Bantuan Sosial, penyusunan daftar data untuk kebutuhan mendesak kaitannya dengan Data Dana Bantuan Pemerintah yang akan dibahas melalui Forum SDI, terakhir penetapan hasil identifikasi data dan penyusunan daftar data melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat. 

Turut hadir dalam forum, Vivi Yuliaswati selaku Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas yang menyampaikan mengenai pentingnya peran data bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Pembahasan mengenai penanggulangan kemiskinan juga disampaikan oleh Suprayoga Hadi, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Suprayoga menjelaskan bahwa praktik baik pengelolaan sistem informasi bantuan pemerintah telah diterapkan di berbagai negara, melihat studi kasus yang sudah ada, baiknya pemerintah dapat menilik wawasan strategi manajemen sistem informasi bantuan pemerintah dengan membandingkan berbagai studi kasus untuk perbaikan tata kelola bantuan pemerintah melalui sistem informasi yang terintegrasi.

Pada kesempatan yang sama, Fajrin Rasyid selaku Direktur Digital Business PT. Telkom menuturkan mengenai peranan digital business dalam program Vaksinasi Nasional, salah satu program yang bertindak sebagai game changer dalam percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Nantinya diharapkan Sistem informasi Vaksinasi Nasional dapat menjadi rujukan tata kelola Sistem Informasi Bantuan Pemerintah Terintegrasi.

Forum dilanjutkan dengan diskusi panel dan tanggapan yang dipandu oleh Ervan Maksum, Staf Khusus Menteri PPN selaku Wakil Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas. Diskusi panel dihadiri oleh penyelenggara Satu Data Indonesia di Kementerian/Lembaga dengan tiga penanggap, yaitu Walidata Kementerian Sosial, Walidata Kementerian Kesehatan, serta Walidata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 8 Kementerian/Lembaga anggota kelompok kerja, serta Sekretariat SDI.

Pembahasan mengenai ketersediaan dan ketentuan bagipakai data di Kementerian/Lembaga kaitannya dengan kebutuhan Implementasi Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi menjadi topik utama dalam diskusi panel. Dalam diskusi Panel juga ditekankan perlunya dukungan dari stakeholders dalam implementasi Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi.

Kegiatan ditutup dengan penyepakatan berita acara yang dipimpin oleh Sudarto, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan selaku Ketua Kelompok Kerja Forum SDI bidang Keuangan Negara.

Dalam berita acara yang disepakati bersama terdapat tiga poin kesepakatan, pertama kesepakatan terkait dengan perlunya membangun sistem informasi dana bantuan pemerintah terintegrasi dengan tanpa mengurangi kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga. Kesepakatan kedua adalah terkait dengan penggunaan identitas tunggal (NIK) sebagai data induk / referensi dalam sistem bantuan pemerintah terintegrasi. Ketiga adalah akan dibentuk tim kecil (task force) untuk memformulasikan hal - hal teknis terkait penyusunan integrasi sistem informasi dana bantuan pemerintah. Berita acara yang disepakati akan digunakan sebagai dasar penyelenggaraan  sistem informasi data dana bantuan pemerintah terintegrasi oleh penyelenggara Satu Data Indonesia.

Secara berkelanjutan, hasil Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran melalui penyaluran dana bantuan pemerintah yang lebih akurat, mengurangi tumpang tindih kebijakan pemberian bantuan sosial, serta meningkatkan efisiensi proses dalam pemeriksaan data penerima bantuan sosial dan pemanfaatan sistem informasi  yang cepat.

------

Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas
Gedung Bappenas Lantai 18
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Karet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920
Email: sekretariat.sdi-pusat@bappenas.go.id