Implementasi Satu Data Indonesia Dorong Efisiensi Bantuan Sosial di Provinsi D.I. Yogyakarta

DATA.GO.ID, YOGYAKARTA - Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan kunjungan kerja Satu Data Indonesia dalam percepatan penyelenggaraan tata kelola SDI. Kegiatan yang dilaksanakan selama lima hari berturut-turut, sejak Senin hingga Jumat (10/11/2020 – 12/11/2020) lalu digelar bersama dengan Bappeda Provinsi DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi DIY, dan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DIY, dan jajaran OPD yang terkait pengelolaan data bantuan sosial.

Dipilihnya Provinsi Yogyakarta sebagai wilayah yang menjadi lokasi kunjungan kerja percepatan SDI di daerah adalah karena Provinsi DIY telah menginisiasi implementasi tata kelola data bantuan sosial yang selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Turut hadir Kepala Bappeda Provinsi DIY, Beni Suharsono, Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, Sayuri Egaravanda, serta Suyarno selaku Sekretaris Dinas Sosial Provinsi DIY.

Kegiatan pertama dimulai pada Selasa (10/11/2020) dengan agenda berbagi pengetahuan mengenai penyelenggaraan tata kelola data bantuan sosial di Provinsi D.I. Yogyakarta. Rapat yang dilaksanakan selama empat hari ini dihadiri peserta rapat yang terdiri dari Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta, Dinsos Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Diskominfo Provinsi D.I. Yogyakarta.

Menurut tim data bantuan sosial Covid-19, D.I. Yogyakarta memiliki mekanisme kerja khusus dalam pengelolaan data bantuan sosial dengan menggabungkan antara penyelenggaraan tata kelola data dan pemanfaatan teknologi informasi. Agenda kegiatan hari kedua, Rabu (11/11/2020) adalah diskusi dengan seluruh OPD D.I. Yogyakarta terkait tantangan dan peluang dalam pengelolaan data bantuan sosial yang dilaksanakan saat pembagian bantuan sosial selama pandemi Covid-19.

“Kolaborasi antar instansi pemerintah merupakan kunci pengelolaan data di Provinsi D.I. Yogyakarta, dimulai dari kolaborasi dari proses perencanaan, pengumpulan, validasi data, hingga data digunakan dalam perumusan kebijakan pembagian bantuan sosial.” Imbuh Beni Suharsono, Kepala Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta.

Pada hari ketiga, Kamis (12/11/2020) dilaksanakan agenda asistensi implementasi standar data dan metadata dalam pengelolaan data bantuan sosial di D.I. Yogyakarta yang dibuka oleh Kepala Diskominfo Provinsi D.I. Yogyakarta, Rony Primanto Hari. Asistensi implementasi standar data dan metadata dilaksanakan selaras dengan implementasi Prinsip SDI sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019. Kegiatan asistensi menghadirkan narasumber dari para Pembina Data SDI tingkat Pusat yaitu Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial.

Kegiatan kunjungan kerja Sekretariat SDI ke Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta menghasilkan sebuah keluaran adanya rancangan juknis pengelolaan data bantuan sosial dalam keadaan mendesak. Juknis yang disusun merupakan juknis yang mencakup proses penyelenggaraan SDI dalam pengelolaan data bantuan sosial dalam keadaan mendesak, dimulai dari proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, beserta dengan pemanfaatan data.

“Rancangan Juknis Pengelolaan Data Bansos yang sudah dirancang sekretariat SDI berkolaborasi bersama dengan Pemprov D.I. Yogyakarta menjadi hal yang penting bagi Pemprov D.I. Yogyakarta sebagai landasan yang lebih terstruktur dalam pengelolaan data bansos,” jelas Annas Makruf Haifani, Analis Statistik, BPPSD Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta.

Rangkaian kunjungan kerja Sekretariat SDI ke Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa penyelenggaraan tata kelola data berdasarkan skema kebijakan Satu Data Indonesia menghasilkan esiensi, khususnya dalam menghadapi krisis pademi.

------

Penulis: Anggie Aditya Murti
Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas

Editor: Galih Yudhasena Trenggala
Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas