DATA.GO.ID, JAKARTA - Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan integrasi data, diperlukan sebuah model, kebijakan, standar, dan aturan mengenai pengumpulan data yang dikemas dalam bentuk arsitektur data. Pertemuan yang dilaksanakan pada Rabu (9/9/2020) ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Pembahasan Arsitektur Data dan Sistem Satu Data Indonesia yang sebelumnya dilaksanakan pada bulan Juni.

Rapat Pembahasan Arsitektur Data yang dilaksanakan melalui zoom video conference dihadiri oleh sejumlah pakar, tenaga ahli, serta perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Dewan TIK Nasional (Wantiknas).

Melalui kesempatan ini, Jeffrey Samosir selaku pakar arsitektur data menyampaikan pentingnya arsitektur data dalam proses memadukan data lintas instansi. Proses penyusunan arsitektur data tergolong kompleks karena ada banyak lapisan dan jenjang yang harus ditelaah dengan seksama, arsitektur data modern bisa menjadi solusi dalam integrasi data SDI karena framework dari arsitektur data modern telah mencakup data dan proses pengumpulannya.

Saat ini, Kementerian PAN-RB telah melakukan penyusunan konsep awal model referensi arsitektur dan penyusunan meta items. Imam Machdi selaku Asisten Deputi Perumusan Kebijakan & Koordinasi Penerapan SPBE, Kementerian PAN-RB menerangkan bahwa banyak daerah yang telah memiliki arsitekturnya masing-masing. Namun arsitektur yang berbeda-beda justru menyulitkan dan dibutuhkan arsitektur pada level nasional. Gerry Firmansyah selaku direktur eksekutif Wantiknas menambahkan arsitektur data rencanannya akan dirilis tahun 2021 mendatang.

“Wantiknas akan bekerjasama dengan SDI untuk membuat referensi data sebelum akhirnya disusun peraturan terkait,” terang Gerry.

Kolaborasi antara Sistem Berbasis Elektronik dan SDI sangat penting, tidak hanya sekedar konsolidasi, namun juga integrasi agar tercipta sinergi yang baik diantara keduanya. Melalui rapat pembahasan arsitektur data, seluruh stakeholders sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan guna membahas model referensi.

------

Penulis: Anggie Aditya Murti
Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas

Editor: Galih Yudhasena Trenggala
Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas