Regulasi SDI
Keputusan Menteri PPN Kepala Bappenas No. KEP.68M.PPNHK082024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA INDONESIA.
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-67/MBU/S/07/2022 Tentang Pengelola Satu Data Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Tentang Pengelola Satu Data Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Satu Data Jawa Tengah
Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan.
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/Kepmen-Kp/Sj/2019 Tentang Komisi Satu Data Dan Komite Pengarah Teknologi Informasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Tentang Komisi Satu Data Dan Komite Pengarah Teknologi Informasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Walidata Dan Produsen Data Pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Walidata Dan Produsen Data Pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Satu Data Jawa Barat
Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Barat ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan.
Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Provinsi
Pembentukan Peraturan Gubernur Gorontalo ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Walidata Dan Produsen Data Bidang Kesejahteraan Sosial
Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
Pembentukan Peraturan Gubernur Jambi ni dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan.
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tim Satu Data Indonesia Di Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan
Membentuk Tim Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri Koordinator ini disebut Tim Satu Data Indonesia Kemenko Polhukam.