Satu Data Indonesia Terus Dorong Kolaborasi Data Spasial untuk Mewujudkan Transformasi Digital: Workshop Penyusunan Spesifikasi Produk Informasi Geospasial Hak Atas Tanah dan Rencana Detail Tata Ruang

Dalam upaya memperkuat tata kelola data nasional yang terpadu, Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Pusat menyelenggarakan workshop dengan tema “Penyusunan Spesifikasi Produk Informasi Geospasial Hak Atas Tanah dan Rencana Detail Tata Ruang”, pada Selasa, 11 Desember 2024, di Jakarta.

Hal ini merupakan optimalisasi penerapan standarisasi penyelenggaraan data di setiap Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah. Langkah ini diperlukan untuk menghasilkan data yang memiliki integritas, akuntabilitas, serta mudah diakses dan dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

Acara ini dibuka oleh Dini Maghfirra, Direktur Eksekutif Sekretariat SDI, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan transformasi digital nasional. Dalam sambutannya, Dini menyampaikan bahwa data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan fondasi utama dalam mendukung transformasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

“Integrasi data spasial ke dalam portal Satu Data Indonesia merupakan langkah strategis untuk memastikan interoperabilitas yang mendukung kebijakan Satu Peta. Kolaborasi dengan Badan Informasi Geospasial sangat diperlukan agar kebijakan ini selaras dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia,” jelas Ibu Dini.

Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) telah memiliki pedoman penyusunan standar jenis data, baik data statistik maupun data spasial. Dalam mendorong terpenuhinya standar data sebagai salah satu prinsip dalam Satu Data Indonesia (SDI), diperlukan pendampingan untuk memastikan penerapan prinsip tersebut.

Dini juga menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan data spasial, terutama di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hingga saat ini, kementerian tersebut belum memiliki peraturan internal terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Selain itu, portal BHUMI ATR/BPN, yang berfungsi sebagai platform penyebarluasan data spasial, belum terintegrasi dengan portal SDI. Kondisi ini menghambat proses interoperabilitas data yang seharusnya mendukung kebijakan nasional.

Workshop ini menjadi ruang diskusi strategis untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus menyusun langkah-langkah solusi. Salah satu hal yang dibahas adalah penguatan kolaborasi antara Pusdatin ATR/BPN dan SDI dalam menyusun rancangan peraturan menteri terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tata kelola data yang sesuai prinsip Satu Data Indonesia, termasuk mitigasi risiko terhadap data tertutup apabila terjadi pelanggaran keamanan.

Setelah sesi pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh sejumlah narasumber. Dr. Akhmad Riqqi, Dosen Teknik Geodesi dan Geomatika dari Institut Teknologi Bandung (ITB), memaparkan hasil reviu terhadap spesifikasi produk informasi geospasial yang mencakup Hak Atas Tanah dan Rencana Detail Tata Ruang. Dalam paparannya, ia menyoroti pentingnya spesifikasi yang detail dan terstandarisasi untuk memastikan keakuratan dan interoperabilitas data geospasial.

Bintang Aulia Pradnya Paramita, Kepala Subdirektorat Layanan Informasi Geospasial Tematik Multiguna dari Kementerian ATR/BPN, memberikan pandangan mengenai peningkatan kualitas data spasial melalui penyusunan spesifikasi produk. Ia menekankan bahwa upaya ini menjadi kunci untuk memastikan data geospasial dapat dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai pihak.

Sementara itu, Mulyadi, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pusdatin ATR/BPN, menjelaskan strategi kementeriannya dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Ia juga menguraikan kondisi terkini dari integrasi data di lingkungan ATR/BPN, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan melalui portal BHUMI.

Dari sisi kelembagaan, Ratih Kusumawardani, Surveyor Pemetaan Madya, Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial dari BIG, memaparkan peran standardisasi dalam mendukung tata kelola informasi geospasial. Ia menjelaskan bahwa penyusunan spesifikasi produk informasi geospasial tidak hanya membantu peningkatan kualitas data tetapi juga memperkuat koordinasi antar lembaga.

Melengkapi sesi pagi, M. Sufwandika Wijaya, Surveyor Pemetaan Muda, Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik dari BIG, memberikan pandangan tentang percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melalui penerapan spesifikasi produk informasi geospasial. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara BIG dan kementerian terkait untuk memastikan seluruh data spasial dapat terintegrasi dengan baik.

Pada sesi siang, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok, di mana peserta aktif memberi masukan pada draf spesifikasi produk informasi geospasial yang sedang disusun. Proses ini diharapkan dapat memperkaya dokumen spesifikasi sekaligus mempererat sinergi antar pemangku kepentingan.

Melalui workshop ini, diharapkan tercipta momentum penting untuk mendorong transformasi tata kelola data nasional, khususnya data spasial. Dengan integrasi data yang lebih kuat dan kolaborasi yang semakin intensif, tata kelola data yang terpadu diharapkan dapat segera terwujud untuk mendukung transformasi digital Indonesia yang berkelanjutan.

 

Penulis: Tridias Soja Anggraini 

Editor: Mulia Megantari

Bidang Komunikasi & Publikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas