Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Permendagri No 86 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara perencanaan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pembangunan serta Evaluasi Ranperda, RPJMD, RPJPD dan RKPD. Terkait hal tersebut Administrasi pembangunan memiliki peran penting dalam pelaksanaan serta ...

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu adanya data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok untuk menyusun kebijakan pengendalian inflasi dan memperkuat s...

Berdasarkan Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Menyebutkan Bahwa Data Kependudukan Yang Digunakan Untuk Semua Keperluan Adalah Data Kependuduk...

Monitoring Jadwal Rilis dan Evaluasi Metadata Tahun 2025 merupakan kegiatan pemantauan dan pengendalian terhadap ketepatan waktu penyebarluasan data serta kelengkapan dan kualitas metadata yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan...

Peta usulan Musrenbang dengan Skala 1:50.000 Tahun 2025 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan Peta sebaran usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir pada tahapan verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perencanaan menggambarka...

Peta usulan Pokok Pikiran (Pokir) dengan Skala 1:50.000 Tahun 2025 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan Peta sebaran usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang terakomodir pada tahapan verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perenc...

Peta ini dikeluarkan oleh bidang TIK DISKOMINFOSTAPER PALI untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi secara efektif dan efisien.

Data Penyusunan Profil Gender Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2025 merupakan data terpilah menurut jenis kelamin yang menggambarkan kondisi dan kesenjangan gender di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosia...

Data Perkembangan Kependudukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2025 merupakan data yang menggambarkan kondisi dan dinamika penduduk, meliputi jumlah, struktur, persebaran, serta karakteristik penduduk berdasarkan hasil konsolidasi d...

Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil memiliki peran penting dalam mendukung produksi, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, serta peningkatan perekonomian daerah. Namun, sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala, seperti ...

Realisasi investasi menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana rencana penanaman modal benar-benar dilaksanakan oleh pelaku usaha. Tidak semua investasi yang telah mendapatkan izin dapat langsung terealisasi, sehingga diperlukan mekanisme p...

Berdasarkan Peraturan BKKBN No 4 Tahun 2025, Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku) di Kampung KB merupakan unit pengelolaan data yang berfungsi sebagai pusat integrasi, analisis, dan pemanfaatan data kependudukan dan keluarga. Keberadaan Rumah Datak...

Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2023 Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan Pengarusutamaan Ge...

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, RSUD Talang Ubi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berkewajiban untuk melakukan pengukuran kepuasan masyarakat se...

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dala...

Pencatatan dan pengumpulan data keluarga merupakan kegiatan strategis untuk memperoleh data mikro keluarga yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan kelua...

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan...

Berdasarkan Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Menyebutkan Bahwa Data Kependudukan Yang Digunakan Untuk Semua Keperluan Adalah Data Kependuduk...

Kegiatan Penyuluhan Keluarga Berencana untuk Pria berdasarkan Peraturan BKKBN No .11 tahun 2021 tentang Pengelolaan kelompok Keluarga Berencana Pria, bahwa perlunya Peningkatan Kesertaan Pria dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dilakuk...