Sosialisasi dan Pelatihan Perencanaan Data Prioritas 2025: Perkuat Sinkronisasi Pusat-Daerah melalui Perencanaan Data yang Kolaboratif

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (SDI) menggelar agenda Sosialisasi dan Pelatihan Perencanaan Data/Data Prioritas yang dilaksanakan secara daring pada 05 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Workshop Gotong Royong Data (WGRD) Tahun 2025 yang telah memasuki tahapan kedua dari total sembilan tahapan kegiatan yang dirancang secara berjenjang.

 

Agenda ini mencakup empat fokus utama: Sosialisasi Kode Referensi Indikator Pembangunan, Sosialisasi Daftar Indikatif Data Prioritas (DP) 2025, Transfer Knowledge Mekanisme Perencanaan Data, serta Pelatihan Aplikasi Perencanaan Data. Keempat agenda tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan orkestrasi data prioritas pembangunan.

 

Mengawali agenda, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra, menekankan pentingnya memperkuat sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah melalui pemanfaatan Kode Referensi Indikator Pembangunan. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah dalam menyusun data prioritas yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan sektoral yang mendesak.

 

“Penguatan perencanaan data membutuhkan sinergi antara pendekatan top down dan bottom up. Di sinilah peran penting kode referensi indikator pembangunan yang telah dipadankan dengan dokumen perencanaan. Kita tidak bisa bicara transformasi data tanpa orkestrasi perencanaannya,” ujar Dini Maghfirra dalam sambutannya.

 

Dalam sesi pemaparan, Dicky Rahardiantoro Manager Bidang Perencanaan, Data dan Analisis SDI menjelaskan bahwa penyusunan data prioritas tahun 2025 akan digunakan sebagai Rencana Induk Data Prioritas jangka menengah (RENDUK) yang merujuk pada dokumen strategis seperti RPJPN, RPJMN, SDGs, serta kebutuhan mendesak lainnya. Tercatat sebanyak 1.852 kode referensi indikator pembangunan telah dihimpun, yang terdiri atas 1.501 indikator pusat dan 373 indikator dari regulasi kebutuhan mendesak. Jumlah ini kemudian diturunkan menjadi kebutuhan data sebanyak 3.987 data yang terdiri dari indikator dan variabel yang menjadi dasar dalam perencanaan dan penetapan data prioritas 2025.

 

Orkestrasi penyusunan data dengan melibatkan peran aktif walidata, dalam menghimpun usulan data dari dokumen perencanaan masing-masing kementerian/lembaga seperti Renstra dan Renja. Aplikasi perencanaan data, yang dikelola melalui platform perencanaan.data.go.id, sebagai sarana dan media utama kolaborasi tersebut.

 

Aplikasi perencanaan data ini dilengkapi dengan dua fitur utama: review, penajaman, dan konfirmasi serta pengusulan data prioritas. Unit Kerja Eselon (UKE) Bappenas, Walidata K/L, dan Pembina Data, dapat berkolaborasi bersama dengan masing-masing akun mempunyai fitur untuk memastikan data yang disusun benar-benar akurat, dibutuhkan, dan tersedia.

 

Seluruh daftar indikatif dalam sistem tersebut berasal dari proses identifikasi awal berbasis pendekatan top down dan diperkuat dengan usulan data bottom up dari masing-masing instansi. Fitur konfirmasi dalam aplikasi memungkinkan walidata memberikan status ketersediaan data, serta merekomendasikan perubahan instansi produsen data apabila diperlukan. Mekanisme pengusulan pun kini memungkinkan pemanfaatan data dari periode sebelumnya, untuk menjawab kebutuhan lintas sektor yang lebih dinamis.

 

Melalui kegiatan ini, SDI kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola data pemerintah yang lebih terencana, terstruktur, strategis dan kolaboratif. Pelatihan dan sosialisasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perencanaan data bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari fondasi pembangunan yang inklusif dan berbasis bukti untuk perencanaan data yang lebih baik.

 

 

 

Penulis: Tridias Soja Anggraini 

Editor: Mulia Megantari

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat 

Kementerian PPN/Bappenas