Menuju Kolaborasi Digital: Indonesia dan Estonia Bahas Pertukaran Data dan Percepatan Infrastruktur Publik Digital dalam Mendukung RPJMN 2025–2029

Menuju Kolaborasi Digital: Indonesia dan Estonia Bahas Pertukaran Data dan Percepatan Infrastruktur Publik Digital dalam Mendukung RPJMN 2025–2029

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menerima kunjungan resmi delegasi Republik Estonia dalam sebuah pertemuan strategis yang berlangsung pada hari Selasa, 22 April 2025, di Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat kerja sama bilateral dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya pada penguatan Digital Public Infrastructure (DPI) dan sistem pertukaran data lintas lembaga.

Delegasi Estonia turut hadir: Mr. Margus Tsahkna, Menteri Luar Negeri Republik Estonia, Mr. Priit Turk, Duta Besar Estonia untuk Indonesia, Singapura, dan ASEAN, Mr. Bharat Ghansham Advani, Konsul Kehormatan Estonia untuk Bali dan Jawa Timur,  Ms. Mari-Liis Sulg, Penasihat Diplomatik Menteri, Ms. Siisi Saetalu, Wakil Kepala Misi, Kedutaan Estonia di Singapura,  Ms. Luule Linno, Desk Officer Divisi Asia dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri Estonia, Ms. Bretty Sarapuu, Penasihat Media, Departemen Komunikasi, Kementerian Luar Negeri Estonia dan Mr. Oliver Väärtnõu, CEO Cybernetica AS.

Sementara itu, Kementerian PPN/ Bappenas diwakili oleh: Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Vivi Yulaswati, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rama G. Notowidigdo dan Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Dini Maghfirra.

Dalam diskusi, Vivi Yulaswati menyampaikan bahwa Indonesia baru saja menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang akan memandu prioritas nasional kita selama lima tahun ke depan. Dokumen ini, yang selaras dengan visi Asta Cita, menguraikan delapan prioritas utama untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu dalam pertemuan ini berlangsung dalam semangat kolaboratif, dengan pembahasan utama yang berfokus pada penguatan sistem pertukaran data (data exchange) dan percepatan pembangunan digital public infrastructure di Indonesia, yang meliputi Digital ID, Digital Payment, dan Data Exchange.

Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang kepercayaan dan kolaborasi, namun
kerja sama dengan Estonia akan membuka ruang untuk percepatan adopsi tata kelola digital yang inklusif, aman, dan efisien, tutur Vivi Yulaswati Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital.

Selain itu, Vivi juga menuturkan terkait keselarasan beberapa kolaborasi dengan beberapa Pemerintah Internasional sebagai strategi pembangunan utama, dengan tiga fokus: penghapusan kemiskinan (target 0%), pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dan penguatan sumber daya manusia. Transformasi digital menjadi kunci untuk mencapai sasaran tersebut.

Estonia, sebagai salah satu negara terdepan dalam pemerintahan digital, menjadi mitra potensial untuk berbagi praktik baik, khususnya melalui sistem X-Road platform pertukaran data terdesentralisasi yang memungkinkan interoperabilitas lintas lembaga secara aman dan efisien.

“Kami berharap penyelarasan dukungan dan kerja sama Republik Estonia dengan RPJMN 2025-2029 Indonesia dan Agenda Pembangunan Trisula. Salah satu strategi untuk mencapai sasaran utama RPJMN adalah dengan mengakselerasi transformasi digital melalui integrasi cepat pemerintahan digital, atau Govtech,” ucap Vivi.

Hal ini relevan seiring dengan pengembangan inisiatif Satu Data Indonesia (SDI) dibawah Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencana sekaligus Chief Data Officer nasional, kini tengah memimpin pengembangan Data Exchange Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola data yang lebih baik, efektif, dan terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan. Ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Namun, tata kelola data yang baik dalam kerangka SDI menjadi kunci agar potensi tersebut dapat diwujudkan dengan optimal dan aman yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan tata kelola data yang tangguh, adaptif, dan modern.

Melalui SDI, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola data di seluruh sektor guna memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan berbasis data diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan program-program pemerintah agar lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat. Selain itu, memperhatikan kesinambungan data jangka panjang untuk memastikan bahwa data yang terkumpul tetap relevan dan aman, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dalam diskusi ini Indonesia dan Estonia saling memberikan wawasan terkait strategi inovatif transformasi digital yang inklusif. Selanjutnya, forum dilanjutkan dengan sesi pencarian solusi kolaboratif guna mendorong integrasi sistem digital lintas negara khususnya pada aspek interoperabilitas data, integrasi layanan publik, dan perlindungan privasi.

“Kami melihat bahwa membangun sistem pertukaran data tidak bisa dilakukan secara silo. Kami butuh sinergi dengan negara-negara yang sudah terbukti berhasil. Estonia adalah salah satu contoh terbaik yang dapat kita adaptasi sesuai konteks Indonesia khususnya dalam mengembangkan Govtech dan memperkuat DPI di Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. 

Mengakhiri pertemuan, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rama G. Notowidigdo menyampaikan apresiasi atas komitmen dan ketertarikan Estonia untuk bekerja sama secara konkret dalam mendukung transformasi digital di Indonesia.

“Kami menyambut baik peluang kolaborasi strategis, khususnya dalam penguatan sistem pertukaran data dan pembangunan Digital Public Infrastructure. Semoga hubungan antara Indonesia dan Estonia terus berkembang menjadi kemitraan yang saling menguatkan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tutup Rama G. Notowidigdo.

Penulis: Tridias Soja Anggraini

Editor: Mulia Megantari

Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas