Indonesia di Forum BRICS: Satu Data Indonesia sebagai Pilar Transformasi Digital Wujudkan Kedaulatan Digital

Indonesia di Forum BRICS: Satu Data Indonesia sebagai Pilar Transformasi Digital Wujudkan Kedaulatan Digital

BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa) adalah kelompok negara berkembang yang memiliki peran besar dalam perekonomian global. Kelompok BRICS saat ini menjadi simbol kekuatan ekonomi baru sebagai penyeimbang dominasi negara Barat dalam tatanan ekonomi dunia. Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025 lalu, menandai langkah strategis untuk memperluas pengaruh dalam ekonomi global dan mendiversifikasi mitra strategisnya. 

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dipandang memiliki potensi besar untuk memanfaatkan akses yang lebih luas ke pasar global, investasi, serta teknologi. Masuknya keanggotaan Indonesia ke dalam BRICS membuka peluang untuk penguatan posisi diplomatik Indonesia di panggung global. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ini telah menjadi forum penting dalam membahas isu-isu strategis seperti reformasi sistem pembayaran yang adil hingga reformasi tata kelola global.

Mewakili negara Indonesia, Dini Maghfirra, Direktur Eksekutif Sekretariat Satu Data Indonesia berkesempatan menjadi salah satu pembicara dalam acara "Leveraging Data Economy Across the BRICS Digital Economy Community-CGETI Webinar" yang diselenggarakan dibawah presidensi BRICS Brasil pada hari Selasa, 18 Maret 2025, yang berfokus pada optimalisasi ekonomi data dalam mendukung kedaulatan digital di negara-negara BRICS. 

Acara ini dibuka oleh Uallace Moreira, Secretary of Industrial Development, Innovation, Trade and Services dari Ministry of Development, Industry, Trade and Services (MDIC) Brasil, serta Philip Fox-Drummond Gough, Director for the Department for Financial Policy and Investments dari Ministry of Foreign Affairs (MRE) Federative Republic of Brazil, yang menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam memperkuat fondasi ekonomi berbasis data di tengah perkembangan pesat transformasi digital global.

Sesi utama diawali dengan pemaparan dari Luca Belli, Profesor di FGV-Rio Law sekaligus Direktur Center for Technology and Society (CTS/FGV-Rio) serta Koordinator Cyber BRICS Project, yang menyampaikan keynote dengan tema "The Importance of Data Economy to Develop Digital Sovereignty". 

Dalam paparannya, Luca Belli menyoroti peran strategis data dalam membangun kedaulatan digital yang berbasis infrastruktur kuat dan industri perangkat lunak yang mandiri. Ia menekankan bahwa pemanfaatan data yang optimal dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh sektor ekonomi, sekaligus memperkuat otonomi nasional dalam ekosistem digital global. Lebih lanjut, ia menjelaskan bagaimana upaya lokal dalam membangun ekosistem berbasis perusahaan asli digital dapat berkontribusi pada kemandirian teknologi dan ekonomi negara.

Diskusi berlanjut pada sesi panel pertama yang mengangkat tema "Digital Economy Policies Based on Data Assets", dimoderatori oleh Carolina van der Weid dari Kementerian Luar Negeri Brasil (MRE). Panel ini menghadirkan berbagai pakar dari berbagai negara dan organisasi internasional untuk mendiskusikan kebijakan ekonomi digital yang berbasis pada aset data. 

Para panelis yang turut serta dalam sesi ini meliputi Lilian Melo, Sekretaris MJSP Digital Rights Secretariat (MJSP) Brasil; Torbjorn Fredriksson, Kepala UNCTAD E-commerce and Digital Economy Branch, Swiss; serta Jianbo Hu, The National Institute of Data Development China.

Dalam diskusi panel ini, Dini Maghfirra menyoroti peran Portal Satu Data Indonesia sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan digital yang memungkinkan interoperabilitas data dari tingkat daerah hingga nasional. Ia menjelaskan bagaimana portal ini menjadi sarana utama dalam mengkonsolidasikan data lintas sektor guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendorong pengambilan kebijakan berbasis bukti. Dengan konsep keterbukaan dan pemanfaatan data yang terstandarisasi, Satu Data Indonesia mendukung terciptanya ekosistem data nasional yang inklusif serta berdaya saing, sejalan dengan inisiatif digital global yang terus berkembang di negara-negara BRICS.

Dini Maghfirra juga memaparkan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui program Satu Data Indonesia (SDI) sebagai inisiatif yang bertujuan menyatukan data dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah guna memperkuat tata kelola data di Indonesia. Ia menekankan bahwa koordinasi antar sektor publik merupakan kunci untuk menciptakan infrastruktur digital yang efektif dan terintegrasi di Indonesia.

“SDI tidak hanya meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa data yang dihasilkan dan dikelola oleh lembaga pemerintah dapat diakses, diolah, dan digunakan secara optimal untuk pengambilan keputusan berbasis bukti,” ungkap Dini. 

SDI mengutamakan prinsip keterbukaan data, yang memungkinkan akses data oleh semua pihak. Namun, keterbukaan ini tetap terkendali dalam kerangka kebijakan SDI dengan memastikan bahwa data lebih terstruktur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hadirnya SDI akan membuat pemangku kebijakan di Indonesia dapat memanfaatkan data untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti.

“SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghadirkan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi pusat serta daerah. Kehadiran SDI sangat penting meski menghadapi tantangan dalam upaya tata kelola data yang kompleks. Data pemerintah memiliki peran krusial dalam mendorong interoperabilitas lintas negara. Tantangan utama dalam konektivitas data antar negara adalah standar yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan kurangnya integrasi dan interoperabilitas. Oleh karena itu, mandat Satu Data Indonesia sejak 2019 menjadi langkah strategis dalam memastikan penyatuan dan pengelolaan data yang lebih efektif,” ujar Dini.

Saat ini, integrasi data lintas sektoral untuk mendukung pelayanan publik menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total 84 Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, SDI telah berhasil menghubungkan 70 Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat, 31 Provinsi, serta 267 Kabupaten/Kota. Hal ini mencakup lebih dari 300 ribu dataset yang telah tersedia di portal Satu Data Indonesia. Dalam pengembangannya, Indonesia banyak belajar dari transformasi digital yang telah dilakukan oleh India. 

“SDI mengambil peran kepemimpinan dalam transformasi digital di Indonesia, dengan memanfaatkan data secara optimal. kedepan, Indonesia berencana untuk mengembangkan sistem pembayaran digital serta perlindungan data sosial. Harapannya, Indonesia dapat berbagi praktik terbaik dalam tata kelola data dengan negara lain di masa depan,” tambah Dini.

Inovasi pemerintahan di berbagai lintas negara bukan hanya tentang menemukan solusi baru, tetapi juga membangun fondasi kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sehingga, partisipasi aktif SDI dalam pertemuan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus mendorong inovasi dan transformasi digital yang inklusif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Satu Data Indonesia juga berperan strategis dalam memajukan pemerintahan digital di kawasan Asia Tenggara serta berkontribusi dalam diskusi global mengenai inovasi sektor publik. 

Melalui Webinar ini, dapat menjadi momentum strategis bagi negara-negara anggota BRICS dalam memperkuat kolaborasi internasional untuk mengoptimalkan ekonomi digital berbasis data, memastikan keberlanjutan inovasi, serta mendorong kedaulatan digital yang lebih tangguh di era transformasi digital yang dinamis.

Penulis: Tridias Soja Anggraini

Editor: Mulia Megantari

Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas