Satu Data Indonesia Dorong Pemanfaatan Data dalam Mitigasi Bencana dan Pertumbuhan Ekonomi di IDE Katadata 2025

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi ancaman bencana dengan menerapkan berbagai strategi berbasis data. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pemanfaatan data untuk mendukung proses mitigasi, respons darurat, serta evakuasi yang lebih cepat dan tepat sasaran. Data yang akurat dan terintegrasi memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan mengambil keputusan berbasis bukti. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat serta meminimalkan dampak bencana.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Standardisasi teknik pengumpulan data, integrasi data dari berbagai sumber, serta ketersediaan data yang lebih rinci, terutama terkait kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, menjadi beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus. Tanpa adanya data yang berkualitas dan mudah diakses, efektivitas upaya penanggulangan bencana dapat terhambat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antarlembaga, peningkatan kapasitas dalam pengelolaan data kebencanaan, serta pemanfaatan teknologi yang lebih optimal untuk mendukung sistem peringatan dini dan koordinasi dalam situasi darurat.

Dini Maghfirra, Direktur Eksekutif Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI), merespons kondisi ini saat menjadi pembicara dalam sesi "Real-Time Data for Disaster" di Indonesia Data and Economic Conference (IDE) 2025. Dini menyampaikan pentingnya pemanfaatan data dalam mitigasi bencana dan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung kebijakan berbasis data. Dini juga menyoroti bagaimana peran SDI menjadi krusial dalam memastikan pengambilan keputusan yang efektif dan berbasis bukti (evidence-based policy), khususnya dalam menghadapi tantangan kebencanaan dan ketahanan ekonomi nasional.

Dini mengungkapkan bahwa data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan merupakan kunci dalam pengelolaan risiko bencana. Saat ini, terdapat 42 data prioritas terkait bencana yang telah dikembangkan dalam kerangka SDI, termasuk data risiko bencana, kerugian ekonomi akibat bencana, serta strategi mitigasi yang telah dikumpulkan dari berbagai kementerian dan lembaga.

"Satu Data Indonesia selalu memastikan bahwa data yang digunakan oleh pemerintah dan sektor terkait dalam mitigasi bencana memiliki standar yang konsisten dalam konsep, definisi, dan metadata, sehingga dapat diakses secara optimal tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan privasi," ujarnya.

Selain itu, interoperabilitas antarsistem juga menjadi perhatian utama. Dengan adanya integrasi data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta instansi terkait lainnya, pemerintah dapat melakukan pemantauan ancaman bencana secara real-time melalui dasbor analitik yang mendukung deteksi dini dan respons cepat.

Tidak hanya dalam mitigasi bencana, data juga berperan dalam perencanaan ekonomi pascabencana. SDI membantu menyusun perencanaan penanganan dan pemulihan ekonomi berbasis data historis dan proyeksi dampak bencana, sehingga kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, data yang tersedia mencakup informasi mengenai populasi rentan, infrastruktur kritis, serta kondisi lingkungan yang menjadi faktor penting dalam perencanaan pemulihan ekonomi. Pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) serta pemantauan data lingkungan menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan.

"Dengan data yang akurat, real-time, dan terintegrasi, kita bisa memastikan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi tidak hanya reaktif, tetapi juga adaptif dan proaktif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan risiko bencana di masa depan," jelas Dini.

Dalam diskusi yang berlangsung di IDE Katadata 2025, Satu Data Indonesia menyampaikan beberapa tantangan dalam implementasi SDI untuk mitigasi bencana dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa tantangan yang turut disoroti antara lain:

1. Standardisasi Data: Perbedaan format dan kualitas data antarlembaga masih menjadi tantangan dalam interoperabilitas data.
2. Aksesibilitas dan Keamanan Data: Keseimbangan antara keterbukaan data dan perlindungan privasi perlu terus dijaga.
3. Integrasi dengan Teknologi Baru: Adopsi teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan berbagai inovasi deteksi sistem kebencanaan diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi dan kecepatan pengolahan data dalam mitigasi maupun penanganan pascabencana.
4. Kolaborasi Lintas Sektor: Kerja sama antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemanfaatan data.

Menanggapi tantangan tersebut, SDI terus mendorong penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan data. Dini menekankan bahwa komitmen seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan implementasi SDI yang optimal dalam mendukung kebijakan berbasis data.

"Melalui strategi kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan, upaya mitigasi bencana serta perencanaan ekonomi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan responsif dalam menghadapi dinamika perubahan serta tantangan ke depan," tutup Dini.

Penulis: Tridias Soja Anggraini

Editor: Mulia Megantari 

Satu Data Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas