Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi

Masalah perbatasan antar negara merupakan masalah krusial karena amat berkaitan dengan wilayah kedaulatan hukum suatu negara. Tak terkecuali persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malysia membutuhkan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan oleh kedua belah pihak secara bersama. Terutama perbatasan laut, baik laut teritorial, landas kontinen dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) antar kedua negara di Laut Sulawesi belum ditetapkan secara bersamaan Malaysia yang telah mengeluarkan peta wilayah kedaulatannya menyebabkan terjadinya tumpah tindih klaim wilayahnya dengan batas landas kontinen dan ZEE milik Indonesia. Klaim wilayah Malaysia di Laut Sulawesi secara selintas memang nampak resmi. Namun klaim tersebut sebenarnya tidak sah, karena penerbitan peta Malaysia pada tahun 1975 ditetapkan secara sepihak saja, yakni tanpa melakukan perundingan penarikan garis-garis batas lautnya dengan pihak Indonesia. Dalam peta tersebut, Malaysia memasukan dua pulau, Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayah kedaulatannya. Setelah proses perundingan tentang status kepemilikan dua pulau tersebut ditingkat International Courl of Justice (ICJ) diputuskan menjadi milik Malaysia, resmilah sudah keda pulau itu ke luar dari klaim Indonesia. Dengan selesainya perundingan kedua pulau itu, menjadi jelaskah garis-garis batas laut di Laut Sulawesi itu, melainkan untuk menentukan status kepemilikan atas kedua pulau tersebut. Dengan munculnya sengketa Ambalat saat ini di Laut Sulawesi jelas merupakan konsekuensi dari belum ditetapkannya garis-garis batas laut antara Malaysia dan Indonesia. Buku ini terdiri dari: Bab 1: Pendahuluan Bab 2: Kedaulatan Negara Dalam Hukum Laut Internasional Bab 3: Hubungan lndonesia Malaysia dan Masalah Perbatasan Wilayah Laut Bab 4: Kasus Sipadan-Ligitan Sebagai Satu Pembelajaran Bagi Penyelesaian Sengketa di Laut Sulawesi Bab 5: Penutup dan Saran Pencegahan dau Penyelesaian Sengketa di Laut Sulawesi