Kantor Staf Presiden

temp read more


Lisensi

Creative Commons Attribution


Rekapitulasi Penggunaan Frekuensi yang Termonitor per Provinsi Tahun 2016

Dari data ini dapat diketahui bahwa total penggunaan frekuensi radio termonitor di 33 provinsi sebanyak 98.573 kegiatan. Namun demikian tidak semua frekuensi yang termonitor dapat teridentifikasi, dari tabel hanya 88.427 (89,71%) pengguna frekuensi yang teridentifikasi. Sisanya 10.146 (10,29%) frekuensi termonitor tetapi tidak teridentifikasi. Dari total frekuensi radio yang teridentifikasi, hanya 69.601 (78,71%) saja yang legal sisanya 10.025 (11,34%) ilegal, 658 (0,74%) kadaluarsa dan 8.143 (9,21%) tidak sesuai. Dari 33 provinsi, hanya satu provinsi yang semua frekuensi termonitor dapat teridentifikasi yaitu provinsi Bengkulu. Bila dilihat dari persentase hasil monitoring yang masuk dalam kelompok penggunaan frekuensi secara legal, terdapat 2 provinsi yang 100% legal yaitu provinsi Banten dan Maluku. Sedangkan kelompok provinsi dengan temuan penggunaan frekuensi ilegal yang terbanyak (3 besar) adalah Provinsi Bali (53,57%), Sumatra Barat (41,89%) dan Kalimantan Selatan (32,58%). Pada kelompok kadaluarsa (3 besar) yaitu Riau (5,85%), Papua Barat (5,33%) dan Sumatera Utara (5,19%). Pada hasil temuan yang bersifat “tidak sesuai” (3 besar) yaitu; Sulawesi Barat (29,76%), Sumatera Selatan (21,20%) dan Sulawesi Tenggara (19,60%).

Label/Kata Kunci: frekuensi

Informasi Metadata
Elemen Isi
Sumber sdppi.kominfo.go.id
Maintainer Ditjen SDPPI
Last Updated November 30, 2018, 15:38 (WIB)
Created November 29, 2018, 15:34 (WIB)
Nama Berkas Ekstensi View
Rekapitulasi Penggunaan Frekuensi yang...XLS
0