Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

There is no description for this organization


Lisensi

Creative Commons Attribution


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 sebagai berikut: Perencanaan Kinerja bobot 30% nilai 20,64 Pengukuran Kinerja bobot 25% nilai 10,34 Pelaporan Kinerja bobot 15% nilai 10,55 Evaluasi Internal bobot 10% nilai 5,21 Capaian Kinerja bobot 20% nilai 10,89 Adapun total nilai keseluruhan untuk nilai SAKIP Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 adalah 57,63. Kelemahan Penyusunan Laporan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1. Tujuan dan sasaran strategis dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis pada masing-masing SKPD masih belum sepenuhnya dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama yang berorientasi pada hasil ( outcome ) yang relevan dan terukur sebagai alat untuk mengukur keberhasilan organisasi; 2. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan outcome yang terukur; 3. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya diuraikan ke dalam target-target yang lebih operasional yang dituangkan dalam perjanjian Kinerja di tingkat eselon II dan IV; 4. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan Rencana Aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan; 5. Sistem Monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi; 6. Hasil Pengukuran mulai eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment; 7. Belum memiliki ukuran kinerja individu pegawai yang selaras dengan IKU unit kerja organisasi / atasannya; 8. Laporan Kinerja belum menginformasikan analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya; 9. Pelaksanan evaluasi program masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dan fisik kegiatan dan belum menyentuh pada aspek keselarasan dan keberhasilan pencapaian sasaran program dan kegiatan; 10. Hasil evaluasi akuntabilitas internal belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dan terwujudnya budaya kinerja. Sampai dengan 31 Maret 2017 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banjarnegara harus sudah selesai disusun dan pada saat bersamaan dilakukan review oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara atas LKjIP.

Label/Kata Kunci: Laporan Kinerja

Informasi Metadata
Elemen Isi
Last Updated January 31, 2019, 19:31 (WIB)
Created January 31, 2019, 19:31 (WIB)
Nama Berkas Ekstensi View
Evaluasi LKjIP Kabupaten Banjarnegara tahun 2016PPTX
0