Jumlah Tenaga Kesehatan per Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

<div> <h3>Pengenalan Dataset</h3> <p>Dataset "Jumlah Tenaga Kesehatan per Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah" dari Dinas Kesehatan ini menyajikan data penting untuk tahun <strong>2025</strong>. Tujuannya adalah memetakan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di tiap kecamatan, menjadi dasar perencanaan strategis dan alokasi yang lebih efektif. Data ini sangat relevan untuk memastikan pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.</p> <h3>Struktur Data</h3> <p>Disajikan dalam format <strong>.xlsx</strong>, dataset ini memiliki struktur tabel dengan 7 kolom utama yang konsisten dengan standar BPS. Kolom-kolom tersebut meliputi identifikasi geografis: <strong>kode_provinsi</strong> (63), <strong>nama_provinsi</strong> (KALIMANTAN SELATAN), <strong>kode_kabupaten_kota</strong> (6307), dan <strong>nama_kabupaten</strong> (HULU SUNGAI TENGAH). Kemudian, informasi spesifik per wilayah administratif: <strong>kode_kecamatan</strong> dan <strong>nama_kecamatan</strong>. Data inti adalah <strong>total_tenaga_kesehatan_per_kecamatan</strong>, sebuah nilai numerik yang menunjukkan jumlah tenaga kesehatan di setiap kecamatan. Tipe data numerik untuk kode dan jumlah, serta tekstual untuk nama, menjamin kemudahan analisis.</p> <h3>Manfaat dan Kegunaan</h3> <p>Dataset ini sangat berguna bagi Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk perencanaan serta alokasi tenaga kesehatan, mengidentifikasi area yang kekurangan atau memiliki surplus. Peneliti dan akademisi dapat menganalisis disparitas kesehatan antar wilayah. Organisasi non-pemerintah juga dapat memanfaatkannya untuk advokasi dan program intervensi. Secara praktis, data ini mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan berkontribusi pada peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat.</p> <h3>Informasi Teknis</h3> <p>Data ini merujuk pada tahun <strong>2025</strong> dan disajikan dalam format <strong>.xlsx</strong>. Dataset merupakan versi terbaru yang dihasilkan Dinas Kesehatan, mengadopsi standar pengkodean wilayah BPS, menjamin konsistensi dan interoperabilitas data.</p> </div>