Urgensi Satu Data MKG dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional

JAKARTA – Dalam rangka mewujudkan mitigasi secara cepat dan tepat, BMKG menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) tahun 2021 secara daring pada 29-30 Juli 2021 lalu. Acara ini diselenggarakan untuk menggalang koordinasi dan kerjasama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi BMKG, meningkatkan kepedulian dan kepatuhan masyarakat dan user, dan mengintegrasikan semua potensi penyelenggaraan pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) di beberapa kementerian/Lembaga.

Dalam kesempatan tersebut, Oktorialdi, Staf Ahli Menteri PPN selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas  hadir sebagai narasumber, Oktorialdi menjelaskan mengenai program integrasi Satu Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melalui kacamata perencanaan Kebijakan Pembangunan Nasional. BMKG memiliki mandat dalam penyediaan data dan informasi terkait MKG dalam mendukung berbagai bidang pembangunan nasional, terutama di bidang Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Iklim melalui Sistem Peringatan Dini Bencana. 

Sebagai salah satu upaya implementasi Satu Data MKG, diperlukan penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi secara optimal, khususnya perlunya penguatan masing-masing sistem peringatan dini, termasuk; Ina-TEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System), MEWS (Meteorology Early Warning System), CEWS (Climate Early Warning System), dan ESEWS (Environmental Surveillance Early Warning System). Selain penguatan sistem, koordinasi lintas Kementerian Lembaga diperlukan dalam mendukung terwujudnya satu data MKG. BMKG dapat diarahkan sebagai center of excellence dalam pengkoordinasian integrasi data dan informasi bidang MKG, khususnya dalam rangka memperkuat sistem peringatan Dini Bencana.

Rapat Pembahasan Urgensi Satu Data MKG dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional

Selain pemanfaatannya untuk Sistem Peringatan Dini Bencana, informasi MKG juga dibutuhkan dalam keselamatan penerbangan dan pelayaran, produksi pangan dan pertanian, penetapan standar konstruksi bangunan, dan pengembangan energi baru terbarukan. Melihat urgensi dari kebutuhan pemanfaatan data untuk hal di atas, maka perlu diwujudkan Satu Data MKG. Oktorialdi menyampaikan empat poin rekomendasi Integrasi Satu Data MKG, dimulai dengan perlunya integrasi seluruh potensi penyelenggaraan pengamatan MKG di kementerian/lembaga demi terwujudnya data dan informasi yang lebih komprehensif. Kedua, perlu menyusun kesepakatan, kebijakan, dan pedoman teknis antar Kementerian/Lembaga dalam standarisasi pemanfaatan Data Informasi MKG. Selanjutnya, Kementerian/Lembaga dapat berkoordinasi terkait pembinaan teknis untuk meningkatkan kapasitas dalam memahami dan merespons informasi BMKG, Terakhir, perlu dilakukan integrasi data dari Kementerian/Lembaga terkait ke dalam sistem Satu Data MKG untuk mewujudkan informasi yang mutakhir, tepat, dan akurat.

Edward Trihadi, Kepala Pusat Database BMKG menggaris bawahi, bahwa dalam mendukung terselenggaranya Satu Data BMKG, ada tiga poin utama yang perlu menjadi perhatian. Pertama, perlunya penguatan regulasi dengan memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang sudah ada telah selaras dengan kebijakan Satu Data. Selanjutnya perlu melakukan penguatan infrastruktur data, salah satunya dengan mengacu pada World Meteorological Organization (WMO) Metadata System sebagai Metadata MKG. Terakhir, Sumber Daya Manusia yang kompeten diperlukan dalam mendukung Tata Kelola Data MKG, sehingga perlu adanya penguatan SDM MKG.


Ditulis oleh Anggie Aditya Murti, S.I.P.
Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas