Tata Kelola Pemeriksaan Data Statistik dengan BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) gelar Rapat Pembahasan Tata Kelola Pemeriksaan Data Statistik pada 26 Agustus 2021 melalui zoom meeting. Acara diselenggarakan untuk konsultasi regulasi tata kelola pemeriksaan data statistik. Rapat dihadiri oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Galih Sudrajat, Muhardi Kahar, Eko Setyo Budi, Sebo Sumbogo, Pudji Ismartini dan Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI).

Kegiatan dibuka oleh Pudji Ismartini selaku Direktur Diseminasi Statistik, dengan penjelasan bahwa saat ini BPS sedang menyusun Juknis Pemeriksaan Data Prioritas, saat ini membutuhkan diskusi dengan tim SDI terkait regulasi, terutama Permen 39, dan Permen 18.

Pudji Ismartini membuka Rapat Pembahasan Tata Kelola Pemeriksaan Data Statistik

Galih Sudrajat menjelaskan bahwa BPS telah merancang Juknis Pemeriksaan Ulang Data Prioritas untuk memenuhi Perpres 39 Pasal 13. Mandat Perpres No 39 Tahun 2019 Pasal 13 huruf D dirasa belum menjelaskan sepenuhnya untuk memberikan wewenang kepada BPS untuk  merancang petunjuk teknis terkait pemeriksaan Data Prioritas. Selanjutnya diperlukan penjelasan dan petunjuk dalam Permen PPN No 18 Tahun 2020 Pasal 31 huruf C. Saat ini menilai bahwa dalam perancangan peraturan BPS tentang pemeriksaan ulang Data Prioritas yang sedang disusun tersebut harus mendapat rekomendasi dari kelompok kerja bidang statistik.

Tim Hukum SDI menjelaskan bahwa pasal-pasal sangat terkait dengan tata kelola, khususnya dengan Permen PPN No 18 Tahun 2020. Pasal ini interpretasinya memang terbuka dan dapat menjadi beberapa interpretasi. Terkait norma pada Permen PPN No 18 Tahun 2020 apabila dipecah dapat berupa memberikan rekomendasi terkait tata kelola pelaksanaan pemeriksaan data statistik yang berlaku antar instansi, memberikan rekomendasi terkait pemeriksaan data statistik yang berlaku, dan memberikan rekomendasi terkait pemeriksaan ulang data statistik.

Mandat Perpres No 39 Tahun 2019 tentang SDI, Pasal 13 dapat menjadi justifikasi apabila Juknis Pemeriksaan Ulang Data Prioritas BPS ingin ditetapkan melalui Perban. SDI sedang membuat juknis penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia, dan akan beririsan nantinya jd dibutuhkan diskusi lebih lanjut.

Rezza dari SDI mengatakan bahwa amanah Perpres No 39 Tahun 2019 bahwa tugas pembina data melakukan pemeriksaan ulang data prioritas. Aspek pemeriksaan ulang bergantung pada jenis data masing-masing sehingga Perpres no 39/2019 memberikan ruang terbuka bagaimana pemeriksaan ulang dilakukan terkait makna Permen PPN No 18 Tahun 2020, Kelompok Kerja (Pokja) Data Statistik harus memberikan kontribusi terhadap tugas dan fungsi Pembina Data Statistik. Kontribusi seperti memberikan rekomendasi terkait tata kelola dan memberikan rekomendasi terkait pemeriksaan ulang data statistik.

Dalam penyusunan Juknis Pemeriksaan Data Prioritas, Pokja Statistik diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai apa yang dibutuhkan pembina data dan Forum Satu Data. Pedoman penyelenggaraan SDI secara umum dipetakan secara global, belum dicantumkan pemeriksaan data prioritas secara khusus sehingga masih terbuka apabila pembina data membutuhkan untuk menyusun pedoman/ juknis tersebut. Hal yang menjadi perhatian adalah terkait letak pemeriksaan data, menggunakan media apa. Sekretariat akan mendampingi dalam penyusunan pedoman, apabila jika ada subtansi subtansi yang bersilangan.

Galih Sudrajat menjelaskan terkait penjabaran pelaksanaan pemeriksaan data statistik lintas instansi, bagaimana status dari pelaksanaan tersebut karena tidak dikenal/ terdapat pada Perpres 39/2019.

Juknis pemeriksaan ulang data prioritas BPS akan mengatur pihak eksternal sehingga akan ditetapkan melalui Perban BPS. Diharapkan pemberian rekomendasi dari pokja statistik hanya diberikan sekali agar sejalan dengan proses bisnis data prioritas. Juknis Pemeriksaan Ulang BPS perlu mengakomodir pengaturan lebih rinci tentang tugas rekomendatif pemeriksaan data oleh Pokja Statistik sebagaimana diatur Permen PPN No 18 Tahun 2020, agar tugas rekomendatif tersebut tidak menjadi satu tahapan yang memperpanjang birokrasi seperti Kekhawatiran yang dikhawatirkan BPS. Terkait lingkup pemeriksaan, BPS memiliki wewenang untuk standar data dan Metadata, Untuk Kode referensi menunggu ketetapan Forum. Terkait interoperabilitas kewenangan Kominfo, Sekretariat siap memberikan dukungan dalam penyusunan pedoman. akan diusahakan untuk melibatkan pembina data terkait untuk penyusunan pedoman pemeriksaan ulang data prioritas

Galih Sudrajat menyimpulkan bahwa Permen PPN No 18 Tahun 2020 Pasal 31 Huruf C, setuju apabila rekomendasi hanya diberikan satu kali terkait tata kelola petunjuk teknis pemeriksaan ulang data prioritas. Mengenai ruang lingkup, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang ruang lingkup sebatas yang BPS tetapkan, yaitu standar data statistik dan metadata statistik. Sehingga dalam penyusunan juknis mencakup prinsip standar dan metadata statistik yang sudah menjadi wewenang BPS. Apabila akan memuat 2 prinsip lainnya akan bersifat kelengkapan checklist.

Kesimpulan tersebut disepakati oleh Hendra Cahya selaku Manager Tata Kelola Satu Data Indonesia untuk kesimpulan tersebut sejalan dengan pembentukan pertemuan lanjutan yang akan membahas teknis dengan melibatkan pembina data terkait sehingga didapat suatu rekomendasi untuk mendukung petunjuk teknis yang sedang disusun.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut adalah Juknis Pemeriksaan Ulang Data Prioritas BPS perlu mengakomodir pengaturan lebih rinci tentang tugas rekomendatif pemeriksaan data oleh Pokja Statistik sebagaimana diatur Permen PPN No 18 Tahun 2020, agar tugas rekomendatif tersebut tidak menjadi satu tahapan yang memperpanjang birokrasi. Misalnya bahwa rekomendasi tata kelola pemeriksaan cukup diberikan sekali saja dalam dengan kriteria tertentu, sehingga tidak memperpanjang alur birokrasi.

Ditulis oleh Venna Aisyah R W, S.I.P.

Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *