Strategi Pengembangan Pusat Data BPK dalam Kerangka Pemanfaatan Pusat Data Nasional, Penerapan Satu Data Indonesia, dan Clearance Belanja Teknologi Informasi

JAKARTA – 29 Juli 2021 telah dilaksanakan Rapat Strategi Pengembangan Pusat Data BPK dalam kerangka Pemanfaatan Pusat Data Nasional Penerapan Satu Data Indonesia (SDI), Clearance Belanja TIK yang Diselenggarakan BPK.

Forum Group Discussion ini menitikberatkan pembahasan kepada Transformasi Digital, Satu Data, Pusat Data Nasional dan Kebijakan Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Agar dapat dilaksanakan secara kolaboratif dan integratif untuk menghadapi perkembangan teknologi dan cara kerja baru akibat pandemi.  Pada saat ini Pusat Data Nasional dan Satu Data Indonesia sangat signifikan mendongkrak laju Transformasi Digital.  Saat ini kapasitas Pusat Data instansi sangat beragam dan senjang, instansi dengan infrastruktur lemah cenderung lambat dalam mengembangkan teknologi dan beresiko kehilangan momentum strategis Transformasi Digital.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang menetapkan jenis dokumen data yang disimpan di berbagai media dan segala jenis barang/dokumen untuk pemeriksaan keuangan negara, BPK berwenang mengakses semua data yang disimpan di berbagai media dan segala jenis barang/dokumen untuk pemeriksaan keuangan negara ungkap Pranoto selaku Kepala Biro TI BPK. 

Pada saat ini BPK juga menginisiasi Transformasi Digital BPK 4.0, sudah disusun Grand Desain dan Roadmap 2020-2024, salah satunya tentang Analisa Big Data. BPK juga membangun Lab Analitik Data dengan insight dari Satu Data, Revolusi Industri 4.0 dan Best Practice.  Namun ada tantangan Transformasi Digital di BPK yaitu entitas masih memiliki pola silo dan keengganan berubah, security dan privacy, minim anggaran untuk TIK dan kurangnya Literasi Digital.

Rapat ini dihadiri pula dari beberapa perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.  Clearance Bersama – sama dilakukan oleh Kominfo, PAN-RB, dan Kemenkeu, PAN-RB menilai dari aspek tusi dan peran instansi, kategori aplikasi umum dan khusus.  Kominfo melihat dari aspek redundansi dan urgensi.  Proses Clearance tetap berusaha fleksibel dalam tataran tertentu, namun tetap secara ketat mengacu pada target – target yang penting.  Semua pihak diharapkan dapat responsive dan adaptif mengingat perubahan yang cepat di era ini. 

Selain itu Tata kelola juga dikatakan menjadi kunci Integrasi Data, dan memiliki tantangan yang besar.  Satu Data Indonesia memetakan Good Practices dan champion, serta melihat kebutuhan urgent terkini sebagai Strategi Implementasi Satu Data Indonesia, untuk kemudian dilakukan perluasan. 


Ditulis oleh Finda Fadilla, S.E.
Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas