SDI gelar Koordinasi Pembentukan Forum SDI Data SDGs Desa

Hari Dwi Korianto, Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat memberikan penjelasan mengenai tujuan penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

DATA.GO.ID, JAKARTA – Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Awal Koordinasi Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Untuk Penyelarasan Data SDGs Desa. Rapat yang dilaksanakan secara daring pada Jumat, 20 Agustus 2021 tersebut dibuka oleh Hari Dwi Korianto, Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, dan turut dihadiri oleh Mia Amalia, Plt. Direktur Pembangunan Daerah.

Hari membuka rapat dengan menyampaikan pentingnya peran Forum Satu Data Indonesia sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara Satu Data Indonesia, serta penyelesaian permasalahan terkait tata kelola Data yang terjadi di Indonesia. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, selaku fasilitator dalam pembentukan forum memberi dukungan dalam pelaksanaan forum Satu Data Indonesia melalui penyediaan pedoman teknis, serta melakukan identifikasi permasalahan tata kelola data secara tematik. Termasuk salah satunya adalah pembentukan forum Satu Data Indonesia yang membahas secara lebih mendalam mengenai penyelarasan SDGs Desa.

Hendra Cahya, Manajer Bidang Tata Kelola Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menyampaikan, rapat koordinasi awal dilaksanakan untuk mengidentifikasi lebih lanjut terkait Problem Statement, pihak-pihak terkait yang perlu dilibatkan lebih lanjut dalam pembahasan mengenai penyelarasan SDGs Desa, serta poin-poin pembahasan yang perlu didiskusikan melalui Forum Satu Data Indonesia.

“Forum Satu Data Indonesia akan memutuskan kesepakatan bersama sebagai solusi dari permasalahan yang dibahas, apabila Forum tidak dapat memutuskan, maka perlu dilaksanakan pembahasan lebih lanjut di level Dewan Pengarah” Imbuh Hendra.

Mia Amalia, Direktur Pembangunan Daerah menyampaikan hasil identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan Data Desa

Selama diskusi berlangsung, diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan Data Desa. Pertama, terdapat banyak sistem informasi yang dioperasikan oleh desa dengan beberapa kemiripan sistem dan overlap komponen data antar sistem. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya tumpang tindih antar sistem, terlebih belum tersedianya interkoneksi data yang menghubungkan satu sistem dengan sistem lainnya. Selain itu, dalam manajemen kualitas data belum dapat dipastikan kesesuaian data dengan standar dan format metadata yang berlaku. Ditemukan bahwa sistem informasi belum memiliki standar operasional pengelolaan yang meliputi pemutakhiran data, dan pemanfaatan yang belum optimal. Permasalahan lainnya dalam penyelenggaraan Data Desa timbul dari isu Sumber Daya Manusia yang kurang baik secara kuantitas maupun kualitas. Misalnya, penginputan data dilaksanakan oleh operator yang berbeda menggunakan Standar Data yang berbeda-beda pula. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya keberagaman standar data, sehingga sulit bagi data untuk dapat dianalisis dan digunakan dalam perencanaan pembangunan. 

Diskusi ditutup dengan kesepakatan mengenai problem statement yang akan diangkat melalui Forum Satu Data Indonesia, yang salah satunya meliputi entitas yang ditunjuk sebagai Walidata dalam pengelolaan Data Desa.

Anggie Aditya Murti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *