Koordinasi Kebutuhan Data dari Mitra Kerja K/L di Lingkungan Bappenas

Koordinasi Kebutuhan Data dari Mitra Kerja K/L di Lingkungan Bappenas

DATA.GO.ID, JAKARTA – Oktorialdi, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Pusat membuka Rapat Koordinasi Kebutuhan Data dari Direktorat Mitra Kerja Kementerian/Lembaga di Lingkungan Bappenas pada hari Kamis, 29 Juli 2021.

Oktorialdi menyampaikan pokok-pokok diskusi yaitu identifikasi awal kebutuhan analisa data dari Mitra Kerja K/L di Bappenas, inventarisasi data untuk menyusun Daftar Data (katalog data) K/L, penentuan (tagging) Data Prioritas.

Rapat daring yang dihadiri oleh Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan (Dit. APP) Erwin Dimas, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat  (Dit. PKPM) Maliki, Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (Dit. PUKMK) Ahmad Dading Gunadi, Direktur Tata Ruang, dan Penanganan Bencana (Dit. TRPB) Sumedi Andono Mulyo, Direktur Aparatur Negara (Dit. ApNeg) Prahesti Pandanwangi, Manajer Sekretariat Nasional SDGs Gantjang Amannullah, Kasubdit Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Agus Riyadi, dan unit kerja eselon II lainnya. 

Erwin Dimas menjelaskan dalam paparannya, diperlukan perkuatan khususnya untuk integrasi, pengendalian prioritas dan data sharing. Kemudian, tantangan yang dihadapi kedepan adalah pertama, Implementasi MoU mulai dari Perjanjian Kerjasama, Integrasi Data, Penyederhanaan Proses Bisnis, Penyelarasan Regulasi, Integrasi Sistem. Kedua, Integrasi Pusat-Daerah. Ketiga, Sustainability KRISNA dari Maintenance hingga Development.

Selanjutnya, Wahyu Andrianto, Manajer Bidang Perencanaan, Analisis, dan Pemanfaatan Data memandu diskusi bersama Erwin Dimas, Agus Riyadi dan Maliki. Beberapa hal yang dibahas antaranya terkait Penyusunan Daftar Data dan Daftar Data Prioritas dilihat dari permintaan data yang dibutuhkan dari K/L/D dan data-data yang dimiliki oleh K/L/D atau sumber lainnya. Kedua, Direktorat mitra K/L diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan data, seperti data yang sedang digunakan tahun ini, data yang dipakai 3 dan 5 tahun lalu, kebutuhan data untuk analisa mendatang, dan pendalaman kebutuhan data terkait UMKM.

Melalui rapat ini, disimpulkan bahwa perlu dilaksanakan koordinasi dengan Direktorat Mitra K/L di Bappenas untuk melakukan pengisian formulir kebutuhan data dan menindaklanjuti beberapa isu-isu strategis penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan stakeholders terkait.

“Data perlu di dorong penguatan legal, manajemen, semantik seperti standar metadata kemudian operasionalnya.” jelas Ervan Maksum selaku Wakil Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia.
 
Gantjang selaku Manajer Sekretariat Nasional SDGs mengungkapkan bahwa Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ingin mempunyai data kemiskinan tingkat desa dan jika dikolaborasikan dengan Dit. PKPM bisa terpenuhi, tetapi terkait data desa apakah juga diperlukan data kemiskinan makro. Perlu ditentukan kewenangan pengaturan terkait data SDGs Desa.

Namun, sebelum SDGs desa keluar selalu diupayakan koordinasi terkait bagi pakai data desa agar menjadi satu data yang sama. Kemudian, perlu diperjelas terkait walidata untuk data desa, ungkap Irul dari Dit. Pembangunan Daerah.

Direktorat APP sudah berkoordinasi terkait kebutuhan data SDGs dan akan di support maksimal untuk proses tagging di Rencana Kerja. Sekretariat SDI tingkat Pusat dan Pusdatin perlu berkoordinasi untuk kebutuhan data SDGs ini, Dit. APP hanya menyiapkan datanya saja, tanggap Agus.

Oktorialdi menekankan bahwa peran SDI adalah mengatur Tata Kelola Data, misalnya SDGs dari sisi satu desa maka akan melibatkan pembina datanya untuk melihat data agar valid, akan tetapi substansi diserahkan ke ahlinya.

Koordinasi Kebutuhan Data dari Mitra Kerja K/L di Lingkungan Bappenas
Arsitektur Krisna 3.0

SDI di dalam KRISNA, apabila dihubungkan dengan interoperabilitas ada manajemennya yaitu terbuka, terbatas, tertutup ditentukan dalam forum. Misalnya Bappenas dan Kemenkeu pemegang data SAKTI maka kita tentukan di forum data yang dibuka ke publik.

Secara sistem, akan crawling data KRISNA yang sudah dikatakan bisa publish secara teknis, kemudian dilihat prinsip datanya. Diharapkan portal SDI menjadi wadah untuk data-data pemerintahan yang masuk ke dalam daftar data prioritas, data tetap di K/L masing-masing yang nantinya dapat di link kan ke dalam portal SDI sehingga bisa menjadi satu sumber dalam mencari data.

Oktorialdi mengungkapkan bahwa Walidata di Bappenas adalah Pusdatin, sebagaimana Kementerian/Lembaga lainnya.  Jika di daerah baik provinsi atau kota/kab terletak pada Diskominfo. Walidata dan produsen data berbeda, apabila kita berbicara level kabupaten kemudian di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ada walidata pendukung dan dimasing-masing OPD ada produsen data. Tata kelolanya harus sesuai prinsip yaitu standar data dan metadata, desa bukan menghasilkan data sektor karena dinas yang tahu. 

Andi dari Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa SDI akan masuk ke dalam Major Project Transformasi Digital. Namun, salah satu Rancangan Output (RO) SDI belum masuk ke dalam RO Prioritas, sehingga perlu ditelaah kembali.

Kewenangan penggunaan data perlu ditentukan dengan jelas. Sekretariat SDI melakukan integrasi data, tetapi tidak melakukan akuisisi data. Terkait penyimpanan data berada di Kominfo sebagai bagian interoperabilitas data, ungkap Ervan Maksum. Prahesti menambahkan bahwa perlu dimasukkan terkait data-data yang sudah tersedia dari hasil identifikasi data dan terverifikasi ke dalam portal SDI.


Ditulis oleh Venna Aisyah Refornisa Wanggai, S.I.P.
Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas