Press Release Rapat Dewan Pengarah

Press Release Rapat Dewan Pengarah, Selasa 06 Juli 2021

DATA.GO.ID Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan Tata Kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi Pusat dan instansi Daerah melalui prinsip datu data yaitu pemenuhan Standar Data , Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi atau Data Induk.  

Kebijakan yang dituangkan melalui Penetapan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ini mengamanahkan Dewan Pengarah untuk mengkoordinasikan penetapan, pelaksanaan, dan pemantauan Kebijakan Satu Data Indonesia.

Sebagai salah satu upaya implementasi Satu Data Indonesia, diselenggarakan Rapat Dewan Pengarah yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom pada Selasa 06 Juli 2021 dihadiri oleh Menteri/Kepala Lembaga Anggota Dewan Pengarah dengan menyertakan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, berfokus pada koordinasi dan sinkronisasi agenda Penyelenggaraan Satu Data Indonesia TA 2021.

Dewan Pengarah bertugas untuk mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia, pelaksanaannya, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia, serta penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia. Dewan Pengarah diketuai oleh Menteri PPN/Bappenas, dan beranggotakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).

Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Bappenas yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah  membuka rapat Dewan Pengarah dengan menyampaikan mengenai pentingnya implementasi Satu Data Indonesia.

“Pandemi Covid-19 menyebabkan implementasi layanan digital pemerintah, dan penggunaan dasar data yang tidak reliabel berisiko menimbulkan inefisiensi, pemborosan, dan program yang tidak tepat guna. Sehingga diperlukan data yang berkualitas untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas tepat guna, tepat sasaran, adaptif, berkelanjutan, dan progresif. Begitupun, sebaliknya. ” Jelas Suharso

Salah satu kunci sukses dalam Pemulihan Nasional terletak pada responsivitas, akurasi, adaptabilitas, dan kolaborasi antar Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Melalui Rapat Dewan Pengarah, disepakati arahan-arahan dan solusi sebagai jawaban Isu-isu strategis seputar kebijakan Satu Data Indonesia.

Suharso juga mengatakan “Saat ini Satu Data Indonesia berfokus pada beberapa isu, diantaranya adalah terkait Data Bantuan Pemerintah, Bantuan Sosial, dan Subsidi, Pembentukan Basis Data UMKM, pelaksanaan Ujicoba 17 Indikator SDGs, Penetapan Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta Inisiasi Satu Data Kependudukan.” 

Sri Mulyani, Menteri Keuangan menambahkan bahwa salah satu dukungan dari Kementerian Keuangan dalam mendukung Satu Data Keuangan Negara Pusat adalah dengan penerapan Sistem Informasi Keuangan Negara Terintegrasi. 

“Kami mengupayakan pengintegrasian sistem dan data penerima bantuan sosial, bantuan pemerintah dan subsidi yang saat ini masih belum standar, sebagian besar belum saling terhubung dan tersebar di banyak K/L tanpa mengurangi kewenangan masing-masing Kementerian dan Lembaga (K/L).” tambah Sri Mulyani
Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia juga penting khususnya dalam penyediaan infrastruktur Pusat Data Nasional dan Sistem Interoperabilitas berbasis cloud. 

Kepala BPS, Margo Yuwono melaporkan mengenai peran Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data Statistik, bahwa telah ditetapkan Petunjuk Teknis Standar Data dan Metadata Statistik yang ditetapkan melalui Peraturan BPS no. 4 Tahun 2020. Salah satu dukungan BPS dalam implementasi Satu Data Indonesia adalah melaksanakan Pembinaan Statistik Sektoral di tingkat Kementerian Lembaga, Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Diskusi yang dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas menyepakati beberapa hal. Dalam  topik utama Tata Kelola Big Data Pemerintah Terpadu, disepakati pembentukan TaskForce dalam mendukung Percepatan SDI, Pengelolaan DTKS dengan kolaborasi dari Kementerian Sosial sebagai eksekutor, Integrasi penggunaan infrastruktur TIK K/L/D menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh Kominfo, serta menghubungkan berbagai sumber data melalui Arsitektur SPLP Nasional.

Kaitannya dengan harmonisasi kode referensi, disepakati bahwa NIK ditetapkan sebagai referensi tunggal data kependudukan Indonesia, Kode Wilayah sebagai Referensi Tunggal kode kewilayahan (antara Kemdagri dan BPS), dan NPWP sebagai basis tunggal referensi tunggal data Usaha.

Isu terakhir yang menjadi bahasan merupakan terkait penguatan kelembagaan Satu Data Indonesia yang menyepakati prakarsa terkait SDI oleh Kementerian/Lembaga, arahan untuk memperkuat tata kelola Satu Data Indonesia kepada daerah, menyepakati Sistem Informasi Pembangunan Daerah  (SIPD) menjadi hub data di daerah dan bagian dari Satu Data Indonesia, serta menyepakati pembentukan Task Force pembina Data Keuangan Daerah antara Kemenkeu dan Kemdagri.

Rapat Dewan Pengarah ditutup oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan menggaris bawahi Satu Data Indonesia merupakan Single Source of Truth dari data pembangunan di Indonesia.