Penyelenggaraan Satu Data dan TIK DirJen Cipta Karya

DATA.GO.ID, JAKARTA – Dalam rangka memotret kondisi dan permasalahan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan dalam peningkatan kinerja pengelolaan TIK kedepannya, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang melakukan penilaian atau assessment tata kelola dan manajemen publik dan evaluasi penyelenggara SPBE di lingkungan Ditjen Cipta Karya secara daring pada tanggal 18 Agustus 2021.

Dian Irawati membuka acara dan menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintahan diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi inovasi produktivitas akuntabilitas transparansi perluasan jangkauan dan juga penghematan biaya.

Penyusunan SDI diawali dengan penyusunan rencana kebutuhan dan prioritas kegiatan penyekatan rencana kerja tahunan dan juga penetapan data prioritas dengan stakeholder di tingkat pusat pengembangan sistem informasi yang anda dan melakukan pembekalan atau bimbingan teknis.

Bimbingan teknis telah dilaksanakan pada bulan April 2021 sebagai bentuk peningkatan kapasitas SDM di Balai PP Provinsi dalam melaksanakan tugas dengan harapan permasalahan dan tantangan pengolahan data dan sistem informasi dapat diatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subdit Data dan pengembangan sistem informasi permukiman perlu melakukan mid-term review penyelenggaraan satu data dan TIK sebagai tindak lanjut penyelenggaraan dan evaluasi secara rutin yang dilakukan terhadap unit kerja dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dalam kesempatan tersebut, Oktorialdi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan selaku Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/ Bappenas  hadir sebagai narasumber, Oktorialdi menyampaikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia diharapkan menjadi Single Source of Truth dalam pengelolaan data.

Data-data diharapkan menjadi mengacu kepada Prinsip Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia, bertujuan untuk pemanfaatan data untuk monitoring dan evaluasi. 

Unit-unit kerja yang ada di Pusat dan Daerah yang harus mempunyai pemahaman yang sama terkait SDI karena tantangan yang dihadapi Satu Data Indonesia sekarang adalah perbedaan sumber data dan sistem tidak terintegrasi.

Data harus bisa kolaborasi dan menekan ego sektoral karena sudah diatur oleh Undang-Undang.

Penyelenggaraan Satu Data dan TIK DirJen Cipta Karya
Peran SPBE dan SDI mendukung Pengendalian Pembangunan

Kepala Pusat Data dan Informasi Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Nazib Faizal menggaris bawahi bahwa terdapat sebanyak 570 Aplikasi di Kementerian PUPR tahun lalu, maka tahun ini mulai dieliminir beberapa aplikasi yang berdiri sendiri, dan beberapa aplikasi mobile. Orientasi lama pelaksanaan TIK masih berfokus pada aplikasi, bukan pada proses bisnis.

Setjen menugaskan Pusdatin sebagai Walidata PUPR, dan Walidata turunan di unit kerja, kemudian di unit kerja dan balai terdapat produsen data.

Integrasi Data dengan K/L lain sedang berjalan, misalnya data bidang tanah bersama BPN. Proses administrasi dan birokrasi di PUPR didukung oleh layanan digital. Kerjasama data internal dan eksternal PUPR dilakukan melalui Pusdatin sebagai hub tunggal.

Pemutakhiran data dipantau secara berkala, dilakukan secara terpusat, dan pertumbuhan hingga pemanfaatannya dipantau. Data Spasial di PUPR terintegrasi dengan DB Spasial SIGI (PostgreSQL dengan SDE), dan sudah memuat spasial dan spasialisasi statistik.

Open Data PUPR terdiri dari dataset, datasource, visualisasi, infografis dan produk (buku). PUPR sudah menerapkan IDW di seluruh unit kerja. Diperlukan pelatihan SDM Statistik untuk penyelenggara data di unit kerja PUPR.

Fajar SH, Kepala Sub Direktorat Data dan Informasi BTPP menyampaikan bahwa pelaksanaan Satu Data Indonesia di Ditjen Cipta Karya (DCK) didasari DJCK No.53/SE/DC/2016 dan dilanjutkan dengan Standarisasi Data, Metadata & Portal Data di DCK pada 2017.

Pada 2018 DCK melaksanakan konsolidasi data dengan Provinsi dan pendampingan, pendampingan dilanjutkan pada tahun 2019 oleh balai PPW kepada Kab/Kota. Lalu, pada 2020 disusun Juklak SPBE DCK dan melanjutkan pendampingan oleh PPW tahun sebelumnya.

Kemudian, di tahun 2021 ditargetkan integrasi data PUPR dan penerapan interop dan verval data didalam PUPR melalui kebijakan integrasi data, kebijakan OPOR, dan kebijakan SDI.

PUPR telah dan dalam pelaksanaan pemenuhan data untuk ketiga kebijakan tersebut, dan memetakan kebutuhan DJCK sendiri terkait ketiga kebijakan tersebut.

Dalam mendukung kebijakan integrasi Data, DCK PUPR dalam penyiapan basis data infrastruktur, sedangkan dalam upaya mendukung SDI, Pusdatin adalah penyusunan komponen dan indikator dan data yang dibutuhkan untuk mendukung SDI.

DCK menyusun 4 IGT tetap dan 1 IGT baru untuk mendukung KSP, dan memantau status verifikasi data-data tersebut di berbagai Provinsi.

Selain Data Statistik dan Spasial, PUPR (bersama Subdit DPSIP dit BTPP) juga menerapkan manajemen untuk Data Audio visual melalui alur perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan & pengendalian mutu, penyebarluasan & pengarsipan.

Dalam upaya menjaga kualitas penyelenggaraan TIK, DCK melakukan Asesmen TIK dan Evaluasi SPBE. Permasalahan penyelenggara data daerah diantaranya produsen belum cukup menguasai perangkat pengelolaan data. Pelaksanaan SDI Balai PPW, Balai PPW melaksanakan Workshop Satu Data di tingkat Provinsi (18 Provinsi sudah diadakan, 2 Provinsi sudah diadakan namun belum dilaporkan, 16 Provinsi belum diadakan).

Di Papua jaringan internet belum semapan di Jawa, sehingga pembinaan oleh balai mengenai data dan sistem informasi cukup terkendala. Maka, dibutuhkan pendampingan secara langsung oleh tim teknis Satu Data Indonesia. Kemudian, koordinasi antara Balai (dibawah kelembagaan K/L) yang beroperasi di daerah dengan Penyelenggara SDI di Daerah perlu diperhatikan.

Terakhir, Referensi Regulasi SDI untuk tingkat Daerah perlu terus disosialisasikan.

Ditulis oleh Venna Aisyah R W, S.I.P.

Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *