Koordinasi Pokja Tim Task Force Data Bansos, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi

DATA.GO.ID, JAKARTA – Sekretariat SDI gelar Rapat Koordinasi Pokja Tim Task Force Data Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi pada  Selasa, 10 Agustus 2021 melalui zoom meeting.

Acara yang diselenggarakan sebagai salah satu program prioritas Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2021 yaitu integrasi data terkait dana bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi, serta menindaklanjuti hasil Rapat Dewan Pengarah tanggal 6 Juli 2021. Rapat dihadiri oleh anggota Tim Task Force dari berbagai Kementerian/Lembaga. 

Rapat dibuka oleh Taufik Hanafi, selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Taufik menjelaskan pentingnya kontribusi pemerintah untuk memberi bantuan sosial dalam menghadapi pandemi dan penanggulangan kemiskinan, bentuk produk tambahan dari bantuan sosial semakin banyak, maka integrasi data bantuan sosial dibutuhkan karena akan menentukan akuntabilitas pembayaran.

Data bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi telah ditetapkan sebagai Data Prioritas SDI.

Sasaran Rapat Koordinasi ini adalah memahami tanggung jawab masing-masing tim dalam mensukseskan integrasi data Bantuan Sosial sesuai SK MPPN No KEP.88/M.PPN/HK/07/2021, menyamakan persepsi terkait pentingnya integrasi data Bantuan Sosial untuk penanggulangan kemiskinan dan tercapainya keselarasan rencana integrasi data Bantuan Sosial dengan program Satu Data Indonesia.

Berdasarkan ringkasan SK MPPN NO. KEP.88/M.PPN/HK/07/2021 diperlukan proses bisnis pengelolaan data untuk mendukung penyelenggaraan data prioritas mengenai bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi, diperlukan data prioritas mengenai bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi, diperlukan dukungan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, diperlukan dukungan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta memberikan solusi cara yang efektif, diperlukan identifikasi hal-hal teknis terkait penyusunan integrasi sistem informasi bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi. Sebab urgensi tersebut, maka dibentuklah Tim Task Force Bansos yang terdiri dari Tim Hukum, Tim Teknologi Informasi dan Tim Tata Kelola. 

Dorong Percepatan Integrasi Data Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah dan Subsidi, Satu Data Indonesia gelar Rapat Koordinasi Pokja Tim Task Force Data Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi
Keanggotan Tim Task Force Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah dan Subsidi

Dorong Percepatan Integrasi Data Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah dan Subsidi, Satu Data Indonesia gelar Rapat Koordinasi Pokja Tim Task Force Data Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi
Timeline Data Bantuan Sosial

Dilanjutkan dengan Semuel Abrijani Pangerapan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Semuel menjelaskan terkait Satu Data Bansos, menggunakan satu referensi data yaitu dari Dukcapil akan sangat memudahkan. Dari Kominfo sudah melakukan pertemuan Kemensos, akan membantu memutakhirkan semua sistem dan data datanya dan bantu mengintegrasikan dan cleansing data terkait bansos agar dapat digunakan oleh instansi yang berwenang. 

Sudarto, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan menjelaskan Latar Belakang terbentuknya Task Force Data Bansos ini berdasarkan arahan Presiden terkait perbaikan dan penyempurnaan data bantuan sosial, pentingnya peran Bantuan Sosial dalam pengentasan kemiskinan, pentingnya peran Sentral Bantuan Sosial dalam masa darurat (KPCPEN), Data-data yang masih bersifat parsial dan sektoral (pengelolaan dan payment).

Arahan Dewan Pengarah SDI adalah Integrasi data dan proses bisnis tanpa mengurangi kewenangan masing-masing K/L, NIK dan NPWP sebagai basis data. Maka tim Task Force mempunyai target per tahun yaitu, target 2021 adalah Integrasi Data Subsidi, Bansos, Banper dalam satu basis data, target 2022 Integrasi Pembayaran (single payment) untuk semua jenis program, target 2023 adalah Collecting, Updating, Reporting, dan Analytic.

Sudarto pun menyampaikan bahwa sudah bekerja sama dengan Telkom karena Telkom sudah membantu pemerintah Kementerian Kesehatan dari awal dengan data E-HAC dan data vaksin Peduli Lindungi. Pengembangan aplikasi dari micro services. Selanjutnya, data dari Kemendagri bisa mengintegrasikan dari aplikasi yang sudah ada.

Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa NIK adalah kunci akses dalam verifikasi data, juga menghubungkan data-data antar K/L. 

Dorong Percepatan Integrasi Data Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah dan Subsidi, Satu Data Indonesia gelar Rapat Koordinasi Pokja Tim Task Force Data Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi
Integrasi data kependudukan di berbagai Kementerian/Lembaga.

NIK terhubung dengan NPWP, No Kepemilikan Kendaraan, BPJS, data vaksin dan penerima bansos. Data ini akan terbuka untuk dapat dikembangkan untuk kepentingan bersama. Dukcapil memiliki data yang dinamis, setiap hari diintegrasikan di dashboard monitoring.

Ismail DJ SDPPI Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika menekankan diskusi ini penting untuk menyatukan pemahaman agar tidak terjadi kesalahan untuk melangkah kedepan. Data KTP sudah enrich dan enhance. Penyatuan dan cleansing, ujungnya juga penting. Sistem payment jadi satu, supaya tidak terjadi duplikasi. 

Dorong Percepatan Integrasi Data Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah dan Subsidi, Satu Data Indonesia gelar Rapat Koordinasi Pokja Tim Task Force Data Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi
Satu Data Indonesia Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi

Saiful dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu menyampaikan bagaimana data-data di pusat dan daerah bisa seiring perkembangannya, karena signifikan perannya untuk mengakselerasi pembangunan di daerah. Saat ini, database bendahara ada data PKH, BPNT, Sembako kemudian Bantuan Usaha Mikro, Pra Kerja, kuota internet termasuk juga untuk bantuan guru. Data awal yang akan disimpan di infrastruktur oleh Kominfo, dengan Kemensos akan cleansing data dan validating data penerima bansos. punya data transaksi oleh kementerian lain yang dapat diintegrasikan.  

Perlu dilakukan redesain mekanisme verifikasi data untuk pencairan dana melalui NIK menjadi lebih simple dan praktis, menjadi satu di tahap awal, untuk menghindari atau meminimalisir adanya overlapping pembayaran. Suhardi Lili, Staf Khusus Menteri Sosial menyarankan untuk melibatkan BI dan OJK supaya komitmen satu data juga menyentuh institusi keuangan, karena selama ini menjadi hambatan berkepanjangan di upaya-upaya teknis. 

Melalui rapat ini dapat disimpulkan bahwa rencana kerja yang kerangka besar adalah integrasi data dan sistem ini akan menjadi catatan yang akan ditindaklanjuti tim teknis. Dukungan teknis yang diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan gugus tugas dan memperkuat kelembagaan Satu Data, dan diperlukan dukungan untuk Portal Satu Data untuk memperkuat dan mengembangkan secara teknologi supaya kehadiran daripada portal satu data ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh Kementerian/Lembaga dan oleh publik. 

Ditulis oleh Venna Aisyah Refornisa Wanggai, S.I.P.

Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *