Perpres Satu Data Diyakini Bisa Jadi Solusi Permasalahan Tata Kelola Data di Medan
Perpres Satu Data Diyakini Bisa Jadi Solusi Permasalahan Tata Kelola Data di Medan
Tanggal Publikasi: 2020-10-30 17:00:00 | #Sosialisasi

Medan - Pemerintah Kota Medan meyakini Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dapat menjadi solusi akan tumpang tindih data dan kesulitan berbagi pakai data yang terjadi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kota Medan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan dalam kegiatan koordinasi bertemakan “Percepatan Penyelenggaraan Satu Data Kota Medan” di kantor Command Center Kota Medan, Kamis (22/10).

“Pemerintah Kota Medan berkomitmen dalam menyelenggarakan Satu Data Indonesia, dengan adanya Satu Data Indonesia mempermudah integrasi data dari OPD di tingkat Pemerintah Kota Medan.” kata Irwan Ritonga.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Oktorialdi Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Irwan Ritonga selaku Kepala Bappeda Kota Medan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Zain Noval, serta Enny Nuryani, Kepala BPS Kota Medan.

Acara dibuka dengan pemaparan mengenai Kesiapan Pemerintah Kota Medan dari segi infrastruktur dalam rangka pemenuhan pelayanan publik berbasis dalam jaringan (daring) oleh Zain Noval.

Noval menuturkan bahwa Diskominfo Kota Medan mengoperasikan Command Center dan Data Center. Command Center yang diharapkan menjadi terobosan menuju Medan Smart City merupakan pusat pemaparan data, alat kontrol dan pengajian dalam pengambilan kebijakan. Infrastruktur ini dilengkapi dengan Video Wall Monitor dan Radio Station yang berfungsi untuk menampilkan data dan informasi, serta mengirim dan menerima berita mengenai kecamatan dan dinas di Medan secara aktual, mutakhir, dan akurat.

“Operator Command Center dan Radio Station dapat langsung berintegrasi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang bersifat darurat dan harus segera ditangani, contohnya kebakaran dan bencana alam.” imbuh Noval.

Pengelolaan data di Kota Medan dilaksanakan oleh Bappeda dan Diskominfo. Bappeda bertugas mengidentifikasi kebutuhan data, mengkoordinasikan produsen data, dan memvalidasi serta mengevaluasi data. Sementara itu, Diskominfo bertugas mengkoordinir produsen data dalam melaksanakan pengumpulan, verifikasi, dan validasi data.

“Pada tahun 2019, Pemko Medan telah membentuk Tim Koordinasi Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Medan. Tim ini bertugas melakukan pengumpulan, verifikasi, dan pengisian data pembangunan ke dalam aplikasi e-Database Kemendagri”, tambah Irwan Ritonga.

Oktorialdi turut menyampaikan bahwa tata kelola data di pusat maupun di daerah harus mengacu dan berpedoman pada Kebijakan Satu Data Indonesia. “Penyelenggaraan SDI juga disiapkan di hilir, sampai pada akhirnya nanti last-mile hingga ke desa-desa dan seluruh pelosok Indonesia.” tambahnya.

Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Manajer Bidang Tata Kelola Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat. Diskusi tersebut membahas tantangan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, beberapa diantaranya adalah kurangnya pemahaman mengenai kebijakan Satu Data Indonesia dan masih adanya ego-sektoral dalam pengumpulan data yang harus diminimalisir demi penyediaan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

----
Ditulis oleh Anggie Aditya Murti,
Bidang Komunikasi Sekretariat SDI tingkat Pusat