TOOLKIT

Manfaat Inisiatif Satu Data

Data memiliki potensi yang signifikan dalam memberikan manfaat baik bagi pemerintah atau masyarakat. Sinergi antara pemerintah sebagai penyedia data, dan masyarakat sebagai penggunanya akan terbangun ketika data pemerintah dapat diakses dengan mudah dan dapat digunakan kembali dengan tujuan inovasi dan kolaborasi.

Berikut merupakan beberapa manfaat dari inisiatif Satu Data:

  • Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Data merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan. Melalui insiatif Satu Data, efektivitas dan efisiensi dari tata kelola data pemerintah dapat ditingkatkan sehingga data tersebut menjadi lebih akurat. Asupan data yang akurat akan menciptakan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan tepat guna.

  • Memperbaiki Alur Koordinasi Data Pemerintah

Melalui Satu Data, data standar dan metadata baku yang diterapkan pada setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat memperbaiki alur koordinasi dan interoperabilitas data antar instansi. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dari setiap instansi akan bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan pengelola utama data internal.

  • Meningkatkan Akuntabilitas Badan Publik

Satu  Data dapat mendukung pengawasan publik terhadap pemerintah dan membantu mengurangi tindakan korupsi dengan memungkinkan adanya transparansi yang lebih besar. Hal ini dimungkinkan karena data terbuka memudahkan proses pemantauan kegiatan pemerintah, seperti pengawasan pengeluaran anggaran publik dan dampak yang dihasilkan dari anggaran tersebut. Satu Data juga mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam pemerintahan dan mendukung masyarakat yang demokratis.

  • Peningkatan Layanan Publik

Satu Data memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan data sesuai dengan kebutuhannya  dan berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik. Masyarakat dapat menggunakan data terbuka untuk memberikan umpan balik terhadap kualitas layanan dari instansi pemerintah.

  • Inovasi dan Nilai Ekonomi

Data publik adalah sumber utama  untuk inovasi sosial dan pertumbuhan ekonomi. Satu Data memberikan peluang kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengevaluasi dan berinovasi untuk peningkatan pelayanan publik. Pengusaha dapat menggunakan data terbuka untuk lebih memahami potensi pasar sehingga dapat menciptakan produk berdasarkan data.

  • Efisiensi

Satu Data memudahkan pemerintah untuk menggali serta mengakses data pribadi dan data kementerian lain. Hal ini dapat mencegah terjadinya pengulangan dataset dan mengurangi biaya akuisisi data. Selain itu, data terbuka juga dapat memfasilitasi masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi dataset pemerintah dan membantu meningkatkan akurasi dataset.

Prinsip data terbuka yang digunakan oleh inisiatif Satu Data telah diimplementasikan di berbagai negara dan manfaatnya pun telah banyak dirasakan. Berikut merupakan beberapa penelitian yang menunjukkan manfaat dari data terbuka:

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh McKinsey Global Institute, data terbuka dapat membuka potensi nilai ekonomi sebesar $3-5 triliun setiap tahun di Amerika Serikat pada 7 sektor yaitu pendidikan, transportasi, produk konsumen, tenaga listrik, gas dan minyak, pelayanan kesehatan, dan pembiayaan konsumen.

Secara garis besar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan data:

  1. Memiliki potensi nilai ekonomi yang lebih besar
  2. Meningkatkan dampak dari pemanfaatan data dalam membantu pemerintah dan sektor bisnis untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran
  3. Menciptakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan kinerja bisnis.
  4. Memberikan keuntungan yang lebih besar bagi konsumen dalam transparansi harga dan produk, serta meningkatkan kualitas barang dan jasa di sektor privat maupun publik.
  5. Membutuhkan peran sentral pemerintah dalam mengembangkan serta menerapkan kebijakan-kebijakan.
  6. Menghadapi beberapa tantangan, termasuk masalah privasi dan kerangka kebijakan hukum yang terkait.

World Wide Web Foundation melakukan proyek penelitian yang dilakukan di beberapa negara berkembang untuk memahami penggunaan Satu Data. Berdasarkan hasil laporan penelitian tersebut pada bulan Juli 2014, terdapat 15 poin yang berisi masukan awal, yakni:

  1. Terdapat celah-celah yang harus diatasi sebelum implementasi open data, seperti buruknya kualitas data dan lemahnya peraturan hukum tiap negara.
  2. Terdapat ketidakcocokan yang sering terjadi antara supply dan demand dari data terbuka di negara berkembang. Kualitas dari inisiatif data terbuka seharusnya tidak dilihat dari kuantitas, melainkan  dari ketersediaan dataset yang memenuhi permintaan.
  3. Inisiatif open data dapat menciptakan suatu ruang lingkup baru bagi masyarakat dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah.
  4. Menjalankan proyek open data dapat memberikan perubahan terhadap pembentukan, penyediaan, dan penggunaan data oleh pemerintah.
  5. Peran perantara sangat penting dalam penyediaan dan penggunaan data karena kedua hal tersebut tidak hanya terbatas pada peran pemerintah.
  6. Kesenjangan data digital dalam beberapa negara berkembang menyebabkan timbulnya kesenjangan data baik dari sisi penyediaan maupun penggunaan data.
  7. Kekhawatiran pihak penyedia data atas integritas data dapat menjadi penghalang akan rilis data yang bersifat machine-readable (dapat dibaca mesin). Kebanyakan data hanya disediakan dalam bentuk PDF atau hasil scan.
  8. Terdapat beberapa perdebatan terkait lisensi data. Lisensi penting dalam interoperabilitas data, akan tetapi di sisi lain, lisensi tersebut tidak begitu relevan untuk penggunaan data pada sektor-sektor tertentu.
  9. Pada banyak negara berkembang yang sedang mengembangkan open data, isu privasi seringkali tidak mendapat perhatian, meskipun kerahasiaan yang berhubungan dengan sektor privat adalah tantangan untuk transparansi yang lebih besar.
  10. Open data tidak hanya terdiri atas pembuatan kebijakan dan pembangunan portal, namun juga terdiri atas praktik data-sharing dan ketersediaan data di tempat-tempat yang sudah dapat diakses oleh masyarakat.
  11. Advokasi terkait open data sebaiknya dibentuk atas dasar kebijakan-kebijakan hukum yang telah ada di negara-negara dan sektor-sektor tertentu, seperti sektor anggaran negara dan pemerintahan daerah yang dapat mencantumkan standar dan syarat mengenai  open data. Open data dapat membantu inventarisasi data yang tersedia dan memuat syarat keterbukaan data sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan data.
  12. Data terbuka bukan hanya isu bagi pemerintah pusat, melainkan juga seluruh pemerintah daerah, lembaga yudisial, dan lembaga legislatif yang memiliki kepentingan yang sama. Kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat serta area urban merupakan kunci keberhasilan dari insiatif data terbuka, dan transparansi dari setiap tingkatan pemerintah berperan penting dalam melindungi hak demokrasi dari masyarakat.
  13. Fleksibilitas dalam pengaplikasian definisi keterbukaan data dibutuhkan untuk memungkinkan debat dan advokasi mengenai data terbuka yang relevan dan efektif. Mencari jalan untuk mendefinisikan data terbuka secara jelas, serta menghindari debat reduktif yang tidak membangun untuk keterbukaan data yang lebih maksimal adalah suatu hal yang penting.
  14. Terdapat berbagai macam model dari insiatif data terbuka: termasuk top-down, bottom-up, dan sector-specific. Tidak ada satu model pendekatan data terbuka yang sempurna, sehingga dibutuhkan uji coba, evaluasi, dan pembelajaran bersama mengenai praktis Data terbuka yang dapat memberikan perubahan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi.

Kawal Pemilu yang beralamat di KawalPemilu.org adalah situs yang digagas untuk memuat tabulasi dari hasil rekapitulasi data scan dari formulir C1. KPU menyebarkan hasil scan formulasi hasil perhitungan suara di setiap TPS yang dinamakan dengan formulir C1 di KPU.go.id. Berkat hal itu, tim Kawal Pemilu dapat membuat rekapitulasi data Pemilu 2014 di Indonesia secara real count pada situs KawalPemilu.org. Dengan bantuan para sukarelawan di setiap daerah, Kawal Pemilu melakukan rekapitulasi C1 jauh lebih cepat daripada rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU, dengan akurasi yang sangat tinggi. Proyek ini melibatkan masyarakat di setiap daerah dengan sistem crowd-sourcing untuk mengumpulkan data hasil. Hal ini menunjukkan pemanfaatan positif penggunaan data terbuka dalam akses pertukaran pengetahuan, di ranah partisipasi politik.

Dalam acara ini disebutkan bahwa sebagian besar komunitas di seluruh dunia menggunakan data terbuka untuk memberikan pengaruh baik dalam segi sosial, ekonomi dan politik. Data terbuka menawarkan ruang dan strategi baru untuk bertindak lintas sektor. Ketika data terbuka dikolaborasikan dengan skilled-civic entrepreneurs dan lingkungan yang mendukung, maka akan menciptakan inovasi-inovasi menuju revolusi sosial, ekonomi dan politik.