Suasana FKP

Satu Data Indonesia bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Open Government Indonesia melaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia yang berlangsung di Jakarta Creative Hub, Kamis (19/5) lalu. Forum Konsultasi Publik ini merupakan ajang untuk sosialisasi serta menjaring masukan publik mengenai Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) Tentang Satu Data Indonesia.

DSCF4399 3

Saat membuka acara Forum Konsultasi Publik, Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho menyampaikan bahwa perbaikan tata kelola data dan informasi pemerintah penting untuk segera dilakukan.  Dalam sambutannya, Beliau menjelaskan permasalahan mendasar terkait ketersediaan data pemerintah serta tingkat aksesibilitas publik terhadap data tersebut.  Selain itu, sulitnya akses terhadap data, diperburuk dengan tidak adanya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam proses penyelenggaraan data yang berdampak pada rendahnya standar kualitas pemerintah. Dengan adanya kebijakan Satu Data Indonesia, diharapkan dapat memberi strukturisasi kerangka regulasi dan institusi dalam penyediaan data. Selain itu, dengan adanya portal data.go.id dapat memudahkan orang dalam mengakses data dan menghubungkan data dari Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi lainnya.. Keadaan yang diharapkan melalui kebijakan Satu Data adalah data pemerintah yang terpadu, bagi-pakai data yang terstruktur dengan baik, data pemerintah dengan format terbuka, sehingga menghasilkan pengambilan kebijakan berbasis data. Pak Yanuar berharap kegiatan sosialisasi ini pun dapat mendorong terwujudnya tata kelola data pemerintah yang berintegritas dan terintegrasi.

Sesi Tanya Jawab

Forum dilanjutkan oleh pembahasan mengenai Garis Besar Rancangan Peraturan Presiden terkait Satu Data Indonesia oleh Ibu Jurist Tan dari Kantor Staf Presiden. Ibu Jurist memaparkan struktur Rancangan Peraturan Presiden yang disusun oleh Tim Penyusun, yaitu Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Badan Pusat Statistik dan Open Government Indonesia. Garis Besar Ranperpres terdiri dari 5 Bab dan 24 Pasal, yang membahas tentang dasar pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI), strategi pelaksanaan Satu Data Indonesia baik di tingkat daerah maupun di tingkat provinsi serta tata kerja yang dijalankan.

DSCF4472 2

>Forum Konsultasi Publik turut mengundang perwakilan dari Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah dan Instansi, serta masyarakat umum untuk berpartisipasi dan memberi masukan tentang Kebijakan Satu Data Indonesia. Peserta forum antusias dalam sesi tanya jawab oleh Ibu Jurist Tan (Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden), Bapak Suharmen (Kepala Pusdatin Kementerian PPN/Bappenas) dan Bapak Sonny Mumbunan (Tim Penyusun RanPerpres), serta dimoderatori oleh Fithya Findie (Kepala Sekretariat Nasional Open Government Indonesia). Peserta juga mengapresiasi Tim Penyusun Ranperpres dalam perihal membuka diskusi publik kali ini. Dalam 2 minggu kedepan, terhitung 18 Mei – 1 Juni 2017, publik masih bisa memberikan saran secara tertulis mengenai Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia dengan menghubungi kontak contact@opengovindonesia.org.

 

Paparan dapat diunduh melalui tautan berikut ini:

Paparan Pak Yanuar Nugroho

Rangkuman RanPerpres Satu Data Indonesia

Nota Konsep

RPerpres Satu Data Indonesia

Closing Remarks Kapusdatin Bappenas


Leave a Reply

Captcha *